Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada 18 Februari 2026

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi mengumumkan bahwa awal puasa atau 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan ini tertuang dalam Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 yang didasarkan pada perhitungan Majelis Tarjih dan Tajdid.

Mengapa Muhammadiyah Menetapkan Tanggal Tersebut?

Pakar falak Muhammadiyah, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, menjelaskan bahwa mulai tahun ini Muhammadiyah menggunakan metode baru, yaitu Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), menggantikan metode wujudul hilal. Berikut adalah poin-poin alasan di baliknya:

• Parameter Global: Dalam KHGT, awal bulan baru sah jika di bagian bumi mana pun posisi hilal setelah ijtimak sudah mencapai ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat.
• Temuan di Alaska: Pada Selasa, 17 Februari 2026, meskipun di Indonesia hilal belum terlihat (masih negatif), namun di wilayah Alaska, Amerika Serikat, posisi hilal sudah memenuhi syarat (tinggi 05° 23’ 01” dan elongasi 08° 00’ 06”).
• Prinsip Kesatuan Umat: Muhammadiyah menggunakan konsep ittihad al-mathali’ (matlak global). Artinya, jika hilal sudah terbukti secara definitif di satu titik di bumi, maka hukumnya berlaku untuk seluruh dunia tanpa terhalang batas negara.
• Kepastian Waktu: Metode ini memungkinkan umat Islam merencanakan agenda Ramadan jauh-jauh hari karena tidak perlu menunggu verifikasi lapangan di hari terakhir.

Potensi Perbedaan dengan Pemerintah

Pemerintah RI, melalui Kementerian Agama, diprediksi akan menetapkan awal Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026. Perbedaan ini terjadi karena:

1. Kriteria MABIMS: Pemerintah mensyaratkan hilal harus terlihat di wilayah Indonesia dengan tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.
2. Sidang Isbat: Keputusan resmi pemerintah masih harus menunggu hasil rukyat (pemantauan langsung) dan Sidang Isbat yang digelar Selasa (17/2/2026) sore.

Secara teknis, kedua pihak sama-sama menggunakan hisab, namun Muhammadiyah berpijak pada visibilitas global, sementara pemerintah berpijak pada visibilitas lokal (wilayah Indonesia).

Pesan Persatuan dari Menteri Agama

Menteri Agama RI, Prof. Nasaruddin Umar, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga kerukunan jika terjadi perbedaan tanggal mulai berpuasa.

“Indonesia sudah berpengalaman menghadapi perbedaan penetapan Ramadan tanpa konflik. Saya berharap masyarakat tidak terjebak debat yang tidak produktif dan tetap hidup rukun,” ujar Menag di Jakarta.

Menag juga mengakui adanya wacana Kalender Hijriah Global di forum internasional seperti OKI, namun untuk saat ini, Indonesia tetap memegang kesepakatan kriteria MABIMS sebagai acuan resmi negara.