Undang – undang di (Kasultanan) Majapahit

Gambar Undang - undang di (Kasultanan) Majapahit
H Ashad Kusuma Djaya
Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Periode 2015 - 2020 Membidangi sektor Hukum, HAM, Hikmah dan Kebijakan Publik

Dalam Kidung Sorandaka disebutkan bahwa Lembu Sora dikenakan tuntutan hukum mati berdasarkan kitab undang-undang Kutara Manawa akibat pembunuhannya terhadap Mahesa Anabrang dalam masa pembrontakan Rangga Lawe. Dari uraian Kidung tersebut kita menjadi tahu tentang adanya kitab undang-undang Kutara Manawa pada zaman Majapahit. Selain itu, juga berdasarkan informasi Kidung itu, kita jadi tahu bahwa salah satu hukuman yang diterapkan di masa Majapahit adalah hukum bunuh untuk mereka yang membunuh. Dan bagi mereka yang muslim, hukuman seperti itu mengingatkan pada hukuman Qisas yang diperuntukkan bagi pelaku pembunuhan.

Namun perlu diketahui, Kidung Sorandaka ini termasuk golongan sastra yang ditulis sesudah runtuhnya Majapahit. Oleh karena itu informasi Kidung tersebut memiliki peringkat yang tidak terlalu tinggi sebagai data sejarah. Informasi utama tentang keberadaan Kitab Undang-Undang Kutaramanawa sebagai kitab undang-undang pada masa Majapahit adalah prasasti Bendosari yang salah satunya menyebutkan “Makatanggwan rasagama ri sang hyang Kutaramanawa adi manganukara prawettyacara sang pandita wyawaharawiccheda ka ring malama…“ yang artinya kurang lebih: “Dengan berpedoman kepada isi serat yang mulia Kutaramanawa dan lainnya, menurut tauladan kebijaksanaan para pemuka agama dalam memutuskan pertikaian zaman dahulu…”

Kutipan di atas berasal dari lempeng 6 a baris 1-2 Prasasti Bendosari yang ada dalam buku O.J.O Nagelaten Transscripties Van Wijlen Dr. J.L.A. Brandes Jilid II No LXXXV. Selain dalam Prasasti Bendosari, terdapat juga Prasasti Canggu 1358 M (atau disebut Trowulan I) yang memuat nama Kutaramanawa. Disebutkan “…Ika ta kabeh Kutaramanawa adisastra wiwecana tatpara kapwa sama-sama sakte kawiwek saning sastra makadi Kutaramanawa…” yang artinya kurang lebih: “Semua ahli tersebut bertujuan hendak menafsirkan kitab undang-undang Kutara Manawa dan lain-lainnya. Mereka itu cakap menafsirkan makna kitab-kitab undang-undang seperti Kutawa Manawa”.

Uraian di atas mengantarkan pada satu pemahaman bahwa Majapahit pernah menggunakan suatu kitab undang-undang yang bernama Kutara Manawa. Dalam Prasasti Bendosari, disebutkan “seka dyah hayam wuruk iniring denyajna paduka sri tribhuwanottunggarajadewi jayawisnuwa” yang menunjukkan diberlakukan hukum itu pada masa Prabu Hayam Wuruk. Disebutkan Muljana naskah Kutara-Manawa yang ditemukan itu sekarang masih disimpan di Leiden, tercatat dalam DR. Th. Pigeaud, Literature of Java vol I, seperti berikut: cod. 2215.

Menurut Muljana kitab perundang-undangan Kutara-Manawa yang digunakan di Majapahit mempunyai watak yang mirip sekali dengan Manawadharmasastra. Sayang, Muljana tidak melakukan pembandingan atas keduanya. Kalau kita menengok kitab Manawa Dharmashastra yang berlaku di India, kita akan temukan dua belas Adhyaya (bab) yang menyentuh semua sisi kehidupan manusia. Lalu apa benar 12 Adhyaya itu mirip Kutaramanawa?

Jika kita cermati kajian Slamet Muljana terlihat ia menyamakan Kitab Kutaramanawa tersebut dengan kitab “Agama” yang naskahnya dikatakan terdapat di Pulau Bali. Hal itu didasarkan adanya sebutan kitab undang-undang Agama dalam kitab Nagara Krtagama Pupuh 25 Gatra ke-2 dan Pupuh 73 Gatra ke-1. Menurut Muljana kitab undang-undang Kutara Manawa ini memang sampai ke kita dan pernah diterbitkan oleh Dr. J.C.G Jonker pada tahun 1885 disebut “Agama” yang diartikan undang-undang. Namun perlu diteliti lebih lanjut bagaimana hubungan penamaan “Agama” oleh Jonker tersebut dengan kitab yang ada di Bali itu. Berdasarkan point-point yang ada dalam kitab itu yang menyebut agama, Muljana berkesimpulan bahwa agama di situ hanya bisa ditafsirkan sebagai undang-undang.

Menurut pengakuan Muljana susunan kitab “Agama” di Bali yang tertulis dalam bahasa Jawa Kuno itu beraduk tidak karuan; boleh dibilang tidak ada ujung pangkalnya. Untuk memperoleh gambaran tentang hal-hal yang dijadikan undang-undang, maka susunan yang beraduk itu menurutnya diubah dan diatur kembali dalam pelbagai bab. Pembelokan bahasan kitab Kutaramanawa menjadi kajian kitab “Agama” yang dikatakan beraduk tidak karuan dan boleh dibilang tidak ada ujung pangkalnya sungguh tidak memuaskan dalam pengkajian sejarah. Tampaknya Muljana ingin melupakan naskah Kutara Manawa yang ada di Belanda.

Dari pelacakan yang saya dapat, naskah Kutara Manawa yang ada di Belanda dibahas deskripsinya dalam buku Deskripsi Manuskrip Jawa, Bali, dan Sasak karya DR J. Brandes yang naskahnya berasal dari warisan DR. H. N. Van Der Tuuk yang disimpan di Perpustakaan Universitas Leiden. Menarik dalam buku itu Brandes menyebutkan suatu naskah “Kuntara van Samangka”, yang mengindikasikan Kutara Manawa dipakai di berbagai wilayah Nuswantara dan menjadikan kitab undang-undang Majapahit itu sebagai rujukan hukum. DR J. Brandes dalam penutup pembahasan Kutara Manawa mengutip isi naskah tersebut yang diambilnya dari halaman 24 sampai 40, antara lain berbunyi: “Salamualaikum salam para nabi salamualaikum salam para walli salam salamualaikum salam para ratu-ratu Jungkul Muda ratu Kontara ratu Jaganiti Majapahit ratu-ratu pakngapuluh….. Pinget ana undang-undang iku hari jumahat bulan rejeb tanggal saban tahun ha nabi sapeku pak likur tahun …. Punika turun ni Ratu saking napbi Rasulu-llah sallahhu alayi salam mangka tegak saking majapahit mangka iku anjnngakn hukum tiga parkara sawiji kiyas gegesing kiyas iku barang sapatutis kalayan hukum tiga parkara kayata kuntara lan rajaniti lan jugulmuda..”

Pengertian “Agama” sebagai undang-undang mengingatkan kita pada naskah “Kotaragama” yang bisa diartikan undang-undang Kutara, ditemukan di Lombok. Naskah Kotaragama yang berisi tentang hukum yang dikatakan berlaku di kerajaan Surya Alam. Nama Surya Alam ini mengingatkan kita pada nama yang dikutip oleh Brandes dalam deskripsinya tentang Kitab Kutara Manawa. Menurut Brandes Surya Alam adalah nama pangeran Demak yang berhubungan dengan kitab Kutara Manawa dan Kerajaan Banjar.

Pengertian Agama sebagai undang-undang mengingatkan kita pada naskah Kotaragama yang bisa diartikan undang-undang Kutara
Pengertian Agama sebagai undang-undang mengingatkan kita pada naskah Kotaragama yang bisa diartikan undang-undang Kutara (Sumber gambar : klik disini)

Dalam naskah Kotaragama disebutkan: “Puniki mawasta Kotaragama, dana puniki caritanira sang perabu hing surya alam, mamarning cinarita, dening sinungan kagungan dening Allah, pan tannana sasamaning ratu, dening hakeh hadillira hing bala, tannana kibirira hing Allah, nitya saha nora kena sariranira, yen rerenan nitya saha tillawatta Qur’an.” Yang artinya: “Inilah yang disebut Kotaragama, dan ini cerita sang Raja di Surya Alam, adapun diceritakan, karena sang raja dianugrahkan keagungan oleh Allah. Karena tiada persamaannya dengan raja-raja lain, sebab sangat adil kepada rakyat, tidak takabur kepada Allah. Senantiasa berdoa agar dirinya tidak terkena aib. Apabila istirahat beliau membaca Alqur’an.”

Mengutip naskah lombok dalam membaca Majapahit bukanlah hal yang aneh, sebagaimana membaca Majapahit dengan naskah Nagara Krtagama yang ditemukan di Lombok. Naskah Kotaragama ini diperkirakan ditulis pada tahun 1600 Saka (1674 masehi) atau tahun 1642 saka (1710 masehi). Jika benar tahun penulisannya seperti itu, yang hampir bersamaan dengan penyalinan Kitab Nagara Krtagama (tahun 1700 M), pada saat itu yang berkuasa di Lombok adalah Kerajaan Selaparang yang berdiri pada abad 16 sampai dengan tahun 1740 M. Pada tahun 1740 M kerajaan Selaparang runtuh atas serangan Kerajaan Karangasem Bali bekerjasama dengan Kedatuan Islam Banjar Getas (1722 -1841 M).

Lepas dari naskah Kotaragama, menarik penelitian Sofyan Sunaryo terhadap Kitab “Agama” atau Kutaramanawa dalam tulisan Jonker sebagaimana dibahas oleh Slamet Mulyana. Berdasarkan penelitiannya, Sunaryo (2017) menyimpulkan bahwa 70% isi Kitab “Agama” atau Kutaramanawa yang dimaksudkan Jonker lebih mirip dengan isi Qanun al Azasi dalam Syariat Islam dan hanya sebagian kecil saja yang isinya mirip dengan serat Manawa Dharmasastra India. Menurutnya merupakan kesalahan fatal apabila ada pihak yang mengatakan bahwa kitab undang-undang India (serat Manawadharmasastra) dijadikan pola rujukan undang-undang Majapahit yang disebut Kutaramanawa dharmasastra

Berikut ini beberapa isi Kutawa Manawa di era Majapahit yang saya kutip dari buku Sunaryo dan dalam buku Slamet Muljana:

  1. Pasal 3 Perkara Pembunuhan (Astadusta): “Barang siapa membunuh orang yang tidak berdosa (tidak bersalah), dikenakan hukuman mati. Barang siapa menyuruh membunuh orang yang tidak berdosa, dikenakan hukuman mati. Barang siapa melukai orang yang tidak berdosa, dikenakan hukuman mati.”
  2. Pasal 4 Perkara Pembunuhan (Astadusta): “Barang siapa makan bersama dengan pembunuh, memberi tempat kepada pembunuh, bersahabat dengan pembunuh, mengikuti jejak pembunuh, dan memberi pertolongan kepada pembunuh, maka kelima dusta itu dikenakan denda masing-masing sebesar dua laksa oleh raja yang berkuasa, jika kesalahannya telah terbukti dengan ksesaksian.”
  3. Pasal 55 Perkara Pencurian (Astacora): “Barang siapa mencuri harta milik orang lain senilai sekeping uang emas (1/2 dinar emas) maka akan dikenakan hukuman potong bagi tangannya. Jika pencuri tertangkap mencuri harta senilai lebih dari dua keeping uang emas (dan itu adalah aksi pencurian kedua), maka dikenakan hukuman mati; (bila ini adalah aksi ketiga), maka harta miliknya dan tanahnya diambil alih oleh raja yang berkuasa. Jika pencuri itu memiliki hamba laki-laki dan perempuan, maka hamba itu tidak diambil alih oleh raja yang berkuasa, tetapi dibebaskan dari segala utangnya kepada pencuri yang bersangkutan.”. Namun pada masa Girindrawardana, pasal 55 itu diubah karena dianggap terlalu berpola Arab sehingga menjadi janggal dan timpang, seperti berikut: “Jika pencuri tertangkap dalam pencurian maka dikenakan hukuman mati; anak istrinya, harta miliknya dan tanahnya diambil alih oleh raja yang berkuasa. Jika pencuri itu memiliki hamba laki-laki dan perempuan, maka hamba itu tidak diambil alih oleh raja yang berkuasa, tetapi dibebaskan dari segala utangnya kepada pencuri yang bersangkutan.”
  4. Pasal 56 Perkara Perncurian (Astacora): “Jika seorang pencuri mengajukan permohonan hidup, maka ia harus menebus pembebasannya sebanyak delapan tali (senilai 8000 keping koin kepeng), membayar denda empat laksa kepada raja yang berkuasa, membayar kerugian kepada orang yang kena curi dengan cara mengembalikan segala harta milik yang diambilnya sebesar dua kali lipat. Demikianlah bunyi hukumnya.”
  5. Pasal 86 Perkara Paksaan (Sahasa): “Barang siapa mengambil milik orang tanpa hak, supaya diperingatkan, bahwa barang yang diambil secara haram itu, akan hilang dalam waktu enam bulan. Jika belum hilang dalam enam bulan, peringatkan bahwa barang itu akan hilang dalam waktu enam tahun. Segala modal milik orang yang mengambil barang tanpa hak itu akan turut hilang. Ingat-ingatlah akan ajaran sastra: jangan sekali-kali mengambil uang secara haram.”
  6. Pasal 87 Perkara Paksaan (Sahasa): “Barang siapa sengaja merampas kerbau atau sapi milik orang lain dikenakan denda dua laksa (20.000 kepeng). Barang siapa merampas hamba orang lain, dendanya dua laksa. Dan denda itu dipersembahkan kepada raja yang berkuasa (negara). Pendapatan dari kerbau, sapi dan segala apa yang dirampas, terutama hamba dikembalikan kepada pemiliknya dua kali lipat.”
  7. Pasal 92 Perkara Paksaan (Sahasa): “Barang siapa menebang pohon orang lain tanpa seizin pemiliknya, dikenakan denda empat tali oleh raja yang berkuasa. Jika hal itu dilakukan pada waktu malam, dikenakan pidana mati oleh raja; pohon yang ditebang dikembalikan dua kali lipat.”
  8. Pasal 154 Perkara Titipan: “Barang siapa yang merusak harta titipan, jika terbukti bahwa harta titipannya itu digunakannya, dipakai, diganti rupa, tanpa meminta izin penitip, maka perbuatan itu disebut merampas. Perbuatan itu sama dengan perbuatan merusak harta titipan dengan sengaja. Semua harta titipan itu harus dikembalikan kepada penitip dengan nilai dua lipat, ditambah (dikenakan) denda dua laksa oleh raja yang berkuasa, sebabnya ialah merusak harta titipan sama dengan mencuri.”
  9. Pasal 159 Perkara Titipan: “Barang siapa menitipkan hartanya kepada orang lain, maka harus melihat siapa orang penerima titipan itu. Penitipan harta milik (wakil) sebaiknya dilakukan pada orang yang tinggi wangsanya, baik kelakuannya, tahu akan darma, setia kepada katanya, bersih hatinya, dan orang kaya. Penerima titipan harus menuliskan harta yang dititipkan di dua carik (lontar), dan masing-masing menerima catatan.”
  10. Pasal 160 Perkara Titipan: “Barang siapa menerima titipan, jika penitipnya mati tanpa meninggalkan ahli waris (pratyantara), yakni kakek, nenek, bapak, ibu, anak, kemenakan, saudara sepupu, saudara mindo (tingkat dua), maka tidak perlu mengembalikan. Jika penerima titipan (wakala) itu mati, (sedangkan harta) titipan itu tidak hilang, karena penitipnya masih hidup, meskipun tidak mempunyai anak sekalipun. Anak penerirna titipan bertindak sebagai ahli waris (wakala), harus menyerahkan kembali titipan itu kepada penitip (pemilik). Titipan itu tidak akan disita oleh raja yang berkuasa. Jika anak penerima titipan itu (ahli waris wakala) telah mengembalikan harta titipan itu,(maka) ahli waris penerima titipan itu bebas dari tuntutan, tetapi tidak memiliki wewenang untuk menahan harta titipan.”
  11. Pasal 171 Perkara Mahar (Tukon): “Jika seorang pemuda telah memberikan peningset atau pengikat kepada seorang gadis, dengan diketahui oleh orang banyak, dan setelah lima bulan lamanya (perkawinan belum dilaksanakan), maka pemuda itu tidak mempunyai hak atas pengikat itu. Gadis yang demikian oleh orang banyak disebut wulanjar (janda yang belum kawin, belum beranak). Ayah si gadis berhak mengawinkannya dengan orang lain.”
  12. Pasal 180 Perkara Perkawinan (kawarangan): Jika seorang istri enggan pada suaminya, karena ia tidak suka kepadanya, uang tukon (mahar) harus dikembalikan dua lipat. Perbuatan itu disebut amadal sanggama (menolak bercampur).”
  13. Pasal 192 Perkara Perkawinan (kawarangan): “Seorang wanita boleh kawin dengan laki-laki lain, jika suaminnya hilang, jika suaminya meninggal dalam perjalanan; jika terdengar bahwa suaminaya ingin menjadi pendeta, jika suaminya tidak ‘mampu dalam’ dalam percampuran, terutama jika ia menederita penyakit budug, jika demikian keadaan suaminya, wanita itu boleh kawin dengan orang lain.”
  14. Pasal 207 Perkara Mesum (Paradara) : “Barang siapa memegang seorang gadis, kemudian gadis itu berteriak menangis (perkosaan) sedangakan banyak orang yang mengetahuinya, buatlah orang-orang itu sebagai saksi tanda bukti. Orang yang memegang itu dikenakan pidana mati oleh raja yang berkuasa.”
  15. Pasal 258 Perkara Tanah (Bhumi): “Barangsiapa melakukan penyerobotan tanah garapan, maka jika ada orang memperbaiki pekarangan, kebun, taman, selokan, ladang, telaga, bendungan, kolam ikan, yang bukan miliknya, tanpa disuruh pemiliknya, orang yang demikian tidak berhak minta upah kepada si pemilik. Jika ia mendapat keuntungan dari perbaikan itu, pemiliknya berhak menuntutnya, jangan dibiarkan. Malah ia dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa.”
  16. Pasal 259 Perkara Tanah (Bhumi): “Barang siapa meminta izin untuk menggarap sawah, namun tidak dikerjakannya, sehingga sawah itu tinggal terbengkelai, supaya dituntut untuk membayar utang makan sebesar hasil (panen) padi yang dapat dipungut dari sawah (yang akan dikerjakan itu). Besar dendanya ditetapkan oleh raja yang berkuasa, sama dengan denda pengrusakan makanan.”

Pasal-pasal itu adalah contoh isi Undang-undang Majapahit yang menurut Sunaryo jelas lebih mirip dengan Qanun al Azasi dalam syariat Islam ketimbang Kitab Manawadharmasastra dari India. Menurutnya bagian yang menjadi sumber klaim bahwa serat Agama yang ditemukan di Bali bersumber dari Manawadharmasastra adalah pasal 109 tentang hewan ternak yang digadaikan. Bunyi pasal 109 adalah sebagai berikut: “Kerbau atau sapi yang digadaikan, setelah lewat dari tiga tahun, leleb, sama dengan dijual, menurut UU Kutara. Menurut UU Manawa, baru leleb, setelah lewat lima tahun. Ikutilah salah satunya, karena kedua-duanya adalah Undang-undang. Manawadharmasastra adalah ajaran maharaja Manu, ketika manusia baru saja diciptakan. Beliau seperti Bathara Wisnu. Kutarasastra adalah ajaran Begawan Bregu pada zaman Treptayoga; beliau seperti Bhatara Wisnu, diikuti oleh Rama Parasu dan oleh semua orang; bukan buatan zaman sekarang. Ajaran itu telah berlaku sejak zaman purba.”

Menurut Sunaryo dalam perundang-undangan Agama yang ditemukan di Bali banyak terdapat pasal-pasal yang dikatakan berasal dari ajaran Begawan Bregu, jadi berasal dari serat Kutarasastra, yaitu pada pasal 46, 141, 176, dan 234. Adanya beberapa pasal yang mirip dengan UU Agama, yang menurutnya, membuktikan bahwa pembuat UU tersebut selain merujuk  Manawadharmasastra juga menggunakan kitab perundang-undangan lainnya, misalnya pasal 192 dan pasal 193, pasal 121 dan pasal 123. Dimana bab paksaan (sahasa) dalam serat Undang-undang Agama berbeda dengan apa yang terdapat dalam Manawadharmasastra. Dan jika kita membuka bahasan kitab Kutara Dharmasastra yang konon digunakan di India, maka kita akan temukan hal-hal bersifat normatif yang sulit untuk disebut sebagai undang-undang kerajaan.

Referensi :
  • Krom, Dr. N. J., 1913, Oud-Javaanesche Oorkonden Nagelaten Transscripties Van Wijlen Dr. J.L.A. Brandes (Verhandelingen van Het Bataviaasch Genootschap Van Kunsten en Wetenschappen) Jilid II.
  • Suryawan, I Gede, 1981, Kepemimpinan dan Keluarga Dalam Manawadharmasastra, Yogyakarta:  YHPI.
  • Muljana, Prof. Dr. Slamet, 2006, Tafsir Sejarah Nagara Kretagama, Yogyakarta: LKiS (sebelumnya terbit tahun 1979 oleh Penerbit Bhrathara).
  • Brandes, DR, J. 1903, Bechrijving der Javaansche, Balineesche en Sasaksche Handschriften, Batavia: Landsdrukkerij
  • Sunaryo (Al Jawi), Sofyan, 2017, Gajah Mada Membangun Adidaya Nusantara, Jakarta: YAMASTA.
  • http://medmoegni.blogspot.co.id/2013/09/naskah-kuno-kotaragama-oleh-dra.html

Artikel ini pernah dimuat di Rubrik Siyasah Majalah Mentari Bulan 1 Tahun 2018, dimuat kembali untuk tujuan dakwah

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Artikel Terbaru

Komitmen

Apakah berorganisasi perlu komitmen? Tentu. Dengan adanya komitmen, organisasi akan selalu terjaga dari marwahnya. Bahkan dengan komitmen antara pimpinan...

Bahasa Komunikasi Dakwah (Guyon Ning Maton)

Dakwah merupakan titah agama untuk setiap pemeluknya dijalankan  secara perorangan maupun lembaga. Dakwah merupakan misi utama dari setiap nabi dan...

Inilah Visi (Kader)

Suatu hari ada tugas mata pelajaran Kemuhammadiyahan untuk siswa siswi kelas 9. Mata pelajaran yang saya ampu di...

Menanamkan Percaya Diri Pada Anak

Percaya diri merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan. Tanpa percaya diri, seseorang akan mengalami berbagai masalah termasuk...

Akreditasi Organisasi

Beberapa bulan terakhir ini, sekolah di lingkungan Kota Yogyakarta disibukkan dengan akreditasi. Sekolah negeri maupun swasta, tak terkecuali sekolah...

Artikel Terkait