Seruan Satgas Muda Jogja Anti Korupsi tentang polemik KPK vs Polri

Setelah memperhatikan proses pergantian Kapolri Jenderal Sutarman yang dilakukan dengan cara tergesa-gesa sebelum yang bersangkutan memasuki masa pensiun pada oktober 2015, dan apalagi dalam kenyataannya calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo mendapat respon negatif dari masyarakat luas, hal ini tentu bukanlah proses politik yang wajar. Lebih-lebih lagi dengan keluarnya status tersangka yang disematkan kepada calon Kapolri yang diajukan Presiden oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 13 januari 2015, berdasarkan Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang diikuti dengan tiba-tiba adanya beberapa pelaporan kasus pidana kepada para Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang antara lain sampai membuat ditetapkannya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri, sehingga menimbulkan dugaan kuat ada upaya untuk mengadu domba antara Polri dan KPK dengan target pelemahan KPK pada khususnya dan pemberantasan korupsi pada umumnya.

Dugaan adanya upaya pelemahan pemberantasan korupsi, dan secara khusus KPK, dapat dibaca dari ungkapan-ungkapan yang sejalan dan sistematis dari berbagai media massa partisan seperti metro TV yang menyerang KPK serta dengan beredarnya foto-foto fitnah yang menyerang ketua KPK. Demikian pula dengan persetujuan DPR terhadap calon Kapolri yang diusulkan Presiden dan berbagai ungkapan para politisi di berbagai media, juga memberi kesan kuat bahwa partai politik pada dasarnya terlibat dalam proses pelemahan pemberantasan korupsi tersebut. Dengan demikian yang paling bisa diharapkan untuk melanjutkan proses pemberantasan korupsi adalah adanya kekuatan rakyat untuk bisa mengetuk hati nurani para penegak hukum, politisi, serta Presiden RI yang paling bertanggungjawab atas munculnya konflik yang berpotensi besar melemahkan pemberantasan korupsi tersebut. Untuk itu diperlukan “Gerakan Rakyat Untuk Buka Nurani Indonesia”.

Selain dalam rangka menghadapi ancaman pelemahan pemberantasan korupsi, Gerakan Rakyat Untuk Buka Nurani Indonesia dibutuhkan untuk menuntut penyelamatan lebih banyak kekayaan alam Indonesia dari penjarahan asing. Adanya konflik Polri Vs KPK menjadikan banyak orang tak memperhatikan bahwa pada tanggal 23 Januari 2015, bersamaan dengan negoisasi perpanjangan izin usaha Freeport di Indonesia, Kementrian ESDM telah mencabut larangan ekspor Minerba (mineral batu bara) mentah/secara langsung yang ada dalam UU No. 4 tahun 2009 khusus untuk PT Freeport. Pencabutan tersebut tampaknya sejalan dengan agenda liberalisasi yang pemerintahan sekarang yang akan menguntungkan para pemodal asing dan merugikan kebanyakan rakyat Indonesia sebagaimana ditampakkan dalam penyerahan harga BBM kepada mekanisme pasar.

Atas semua itu Satuan Tugas Muhammadiyah Daerah Kota Yogyakarta Anti Korupsi (Satgas Muda Jogja Anti Korupsi) menyerukan kepada seluruh rakyat Yogyakarta untuk terlibat dalam Gerakan Rakyat Untuk Buka Nurani Indonesia, meliputi aksi :

  1. Memanjatkan doa secara sendiri-sendiri setiap hari untuk terbukanya nurani para penegak hukum, politisi, dan segenap unsur pemerintah Indonesia agar memiliki kepedulian terhadap pemberantasan korupsi dan eksploitasi kekayaan alam Indonesia yang sangat merugikan Indonesia.
  2. Memberikan kesadaran kepada masyarakat di sekitar masing-masing tentang adanya upaya pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia dan berlangsungnya proses penggarongan kekayaan alam milik rakyat Indonesia oleh kekuatan asing.
  3. Menggunakan atribut selamatkan KPK dan selamatkan Indonesia di tempat tinggal atau di berbagai media sosial untuk mengetuk nurani para penegak hukum, politisi, dan segenap unsur pemerintah Indonesia
  4. Ikut menyalurkan aspirasi penyelamatan KPK dan penyelamatan Indonesia melalui saluran resmi sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia.

Yogyakarta,    09 Rabiul Akhir 1436 H / 30 Januari 2015 M

Ketua Satgas Muda Jogja Anti Korupsi

Noviar Handi Al Fani

(No HP: 0817218201)

Gambar Seruan Satgas Muda Jogja Anti Korupsi tentang polemik KPK vs Polri
Redaksi Utama
REDAKSI MEDIA ONLINE PDM KOTA YOGYAKARTA; Alamat Sekretariat / Kantor : Jalan Sultan Agung Nomor 14 Kota Yogyakarta. Kode Pos 55151; pdmjogja@gmail.com

UPDATE

Komitmen

Apakah berorganisasi perlu komitmen? Tentu. Dengan adanya komitmen, organisasi akan selalu terjaga dari marwahnya. Bahkan dengan komitmen antara pimpinan...

Bahasa Komunikasi Dakwah (Guyon Ning Maton)

Dakwah merupakan titah agama untuk setiap pemeluknya dijalankan  secara perorangan maupun lembaga. Dakwah merupakan misi utama dari setiap nabi dan...

Inilah Visi (Kader)

Suatu hari ada tugas mata pelajaran Kemuhammadiyahan untuk siswa siswi kelas 9. Mata pelajaran yang saya ampu di...

Menanamkan Percaya Diri Pada Anak

Percaya diri merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan. Tanpa percaya diri, seseorang akan mengalami berbagai masalah termasuk...

Akreditasi Organisasi

Beberapa bulan terakhir ini, sekolah di lingkungan Kota Yogyakarta disibukkan dengan akreditasi. Sekolah negeri maupun swasta, tak terkecuali sekolah...