Seruan Salah Sasaran

PILKADA Jakarta 2017 tercatat sebagai pergulatan politik daerah terkeras sepanjang masa. Banyak kalangan menyebut saat itu ibarat PEMILU Presiden dalam skala yang lebih kecil. Munculnya calon petahana dari kalangan non-muslim dianggap sebagai pemantiknya. Pertentangan pun semakin keras ketika salah satu pasangan calon terlibat dalam kasus penodaan agama. Beberapa kelompok umat islam yang mengatasnamakan GNPF-MUI pun mengkristal untuk menjungkalkan sekaligus menghukum pasangan calon yang sarat kontroversi itu. Desakan berjilid-jilid pun berbuah manis. Tidak hanya mampu mengalahkan dominasi petahana bahkan akhirnya pengadilan memutus bersalah terdakwa penodaan agama tersebut dengan hukuman 2 tahun penjara.

Berakhirnya PILKADA dan dengan dihukumnya terdakwa penoda agama rupanya tidak menyurutkan pertentangan dua kubu yang berseberangan. Terutama dari pihak pendukung petahana yang menuntut pembebasan. Bahkan, pihak-pihak pendukung petahana semakin keras menuding pendukung GNPF-MUI sebagai anti kebhinekaan dan intoleran. Dengan dukungan media yang masif, sekaligus sikap pemerintah yang tampak berpihak, maka isu anti keberagaman, intoleran, anti pemerintah dan isu provokatif menjadi wacana nasional yang semakin menyudutkan umat islam.

GNPF MUI
Bahkan, pihak-pihak pendukung petahana semakin keras menuding pendukung GNPF-MUI sebagai anti kebhinekaan dan intoleran (Sumber gambar : Klik disini)

Buntut dari menggelindingnya isu subversif tersebut adalah dijadikannya beberapa tokoh oposan pemerintah berurusan dengan kasus hukum. Sementara, akibat keterlibatan para tokoh islam dalam pertarungan PILKADA pun berujung pada tuduhan politisasi ceramah agama dan masjid. Hal ini semakin terang benderang dengan dikeluarkannya seruan Menteri Agama tentang ceramah di tempat Ibadah.

Sembilan seruan menteri agama tentang ceramah di tempat ibadah itu mencakup antara lain agar ceramah ; pertama, disampaikan oleh penceramah yang memiliki pemahaman dan komitmen pada tujuan utama diturunkannya agama, yakni melindungi harkat dan martabat kemanusiaan, serta menjaga kelangsungan hidup dan peradamaian umat manusia. Kedua, disampaikan berdasarkan pengetahuan keagamaan yang memadai dan bersumber dari ajaran pokok agama. Tiga, disampaikan dalam kalimat yang baik dan santun dalam ukuran kepatutan dan kepantasan, terbebas dari umpatan, makian, maupun ujaran kebencian yang dilarang oleh agama mana pun. Empat, bernuansa mendidik dan berisi materi pencerahan yang meliputi pencerahan spiritual, intelektual, emosional, dan multikultural. Materi diutamakan berupa nasihat, motivasi dan pengetahuan yang mengarah kepada kebaikan, peningkatan kapasitas diri, pemberdayaan umat, penyempurnaan akhlak, peningkatan kualitas ibadah, pelestarian lingkungan, persatuan bangsa, serta kesejahteraan dan keadilan sosial. Lima, materi yang disampaikan tidak bertentangan dengan empat konsensus Bangsa Indonesia, yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Enam, materi yang disampaikan tidak mempertentangkan unsur SARA (suku, agama, ras, antargolongan) yang dapat menimbulkan konflik, mengganggu kerukunan ataupun merusak ikatan bangsa. Tujuh, materi yang disampaikan tidak bermuatan penghinaan, penodaan, dan/atau pelecehan terhadap pandangan, keyakinan dan praktek ibadah antar/dalam umat beragama, serta tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis, dan destruktif. Delapan, materi yang disampaikan tidak bermuatan kampanye politik praktis dan/atau promosi bisnis. Sembilan, tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penyiaran keagamaan dan penggunaan rumah ibadah.

Menurut Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Yogyakarta, Maskur Ashari, seruan tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari pembinaan kepada para penceramah di tempat ibadah. Artinya, seruan tersebut bukan merupakan kecurigaan pemerintah terhadap para penceramah agama. “Kementrian agama bertanggung jawab memberi pengayoman dan ketentraman kepada semua umat. Tujuannya tentu agar dakwah yang ada di Indonesia itu menyejukkan, tidak bersifat profokatif dan menjadi bagian dari pembinaan umat.” Ujar pria kelahiran Boyolali tersebut. Ia menengarai saat ini banyak sekali ceramah yang tidak memberikan kesejukan serta tidak menggambarkan islam rahmatan lil alamin, dan justru memunculkan hal yang bersifat radikalisme, yang itu pada taraf pengamalannya umat tidak ada kontrol. Dalam situasi inilah menteri agama hendak memberikan panduan pedoman bagi para dai, bagaimana menyampaikan islam yang moderat dan rahmatan lil alamin.

Namun demikian, pandangan berbeda disampaikan oleh Azman Latief, ketua takmir Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta. Ia sangat meyakini bahwa masjid bukanlah tempat yang mendorong gerakan-gerakan provokatif, apalagi menyerukan pertentangan terhadap pemerintah. Ketua PWM tersebut berujar bahwa seruan menteri agama tersebut salah sasaran. “ (Seruan.red) Itu tidak beralasan Tidak pernah ada pesan dari masjid yang mengajak disintegrasi bangsa. Justru dari masjid muncul pesan persatuan umat, kebhinekaan. Saya yakin masjid tidak akan keluar dari konteks ajaran agama islam. Islam justru berpesan kepada perdamaian.” Ungkap Pak Azman.

Pandangan sumir terhadap seruan Menteri Agama tersebut sangat wajar mengingat momentumnya sangat tidak tepat. Bahkan bukan tidak mungkin seruan positif tersebut dinilai sarat dengan kepentingan politik penguasa. Membaca apa yang diserukan oleh menteri tersebut, Pak Azman sampai pada kesimpulan bahwa hal itu tidak lebih dari reaksi spontan penguasa atas kekalahan calon gubernur yang didukungnya. “Itu hanya reaksi atas kekalahan calon yang didukung oleh pemerintah. Reaktif dan spontan dan akan dilupakan begitu saja. ”

Dengan melihat urutan peristiwa hingga keluarnya seruan tersebut, pandangan negatif tersebut memang sangat wajar. Dengan demikian, pesan-pesan moral positif dari menteri tersebut menjadi tidak efektif, dan justru kontraproduktif karena memunculkan keresahan dan polemik di tengah masyarakat, khususnya umat islam.

Mengalamatkan sasaran munculnya gerakan subversif dan provokatif kepada tempat ibadah juga sangat berlebihan. Jika memang hal itu ditujukan bagi pembinaan para penceramah, tentu banyak sekali pendekatan yang jauh lebih efektif dan elegan. Kecuali salah sasaran, himbauan menteri agama tersebut justru semakin mendiskreditkan umat islam sebagai biang keresahan bangsa Indonesia.


Daftar Laporan Khusus “Pesan Ramah Di Tempat Ibadah”

Reporter : Fuad Hasyim

Liputan ini pernah dimuat di Rubrik Rubrik Fokus Majalah Mentari Bulan 6 Tahun 2017, dimuat kembali untuk tujuan dakwah

Gambar Seruan Salah Sasaran
Fuad Hasyim, S.S, M.A
Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PDM Kota Yogyakarta, Dosen Bahasa Inggris Universitas Islam Indonesia, Pimpinan Redaksi Majalah Mentari

UPDATE

Komitmen

Apakah berorganisasi perlu komitmen? Tentu. Dengan adanya komitmen, organisasi akan selalu terjaga dari marwahnya. Bahkan dengan komitmen antara pimpinan...

Bahasa Komunikasi Dakwah (Guyon Ning Maton)

Dakwah merupakan titah agama untuk setiap pemeluknya dijalankan  secara perorangan maupun lembaga. Dakwah merupakan misi utama dari setiap nabi dan...

Inilah Visi (Kader)

Suatu hari ada tugas mata pelajaran Kemuhammadiyahan untuk siswa siswi kelas 9. Mata pelajaran yang saya ampu di...

Menanamkan Percaya Diri Pada Anak

Percaya diri merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan. Tanpa percaya diri, seseorang akan mengalami berbagai masalah termasuk...

Akreditasi Organisasi

Beberapa bulan terakhir ini, sekolah di lingkungan Kota Yogyakarta disibukkan dengan akreditasi. Sekolah negeri maupun swasta, tak terkecuali sekolah...