Sejarah Pengelolaan Z.I.S di Indonesia

(A) Masa Penjajahan

Di masa itu pelaksanaan diatur dalam Ordonantic pemerintah Hindia Belanda nomor 6200 tanggga; 28 Februari 1905 tapi di pengaturannya pemerintahan Belanda tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat.

(B) Masa Awal Kemerdekaan

Di masa itu pengelolaan zakat tidak diatuir pemerintah dan masih menjadi urusan masyarakat. Barulah pada tahun 1951 sesuai surat edara Kementrian Agama nomor A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1952 tentang pelaksanaan zakat fitrah dan di tahun 1964 Kementiran Agama menyusun rancangan undang – undang tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian zakat serta pembentukan Baitul Maal tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan.

(C) Masa Orde Baru

Di masa orde baru Mentri Agama menyusun rancangan undang – undang tentang zakat dan disampaikan ke DPR Gotong Royong dalam surat nomor MA/095/1967. RUU dismapaikan juga kepada Mentri Sosial sebagai penanggungjawab masalah sosial dan Mentri Keuangan sebagai pihak ytang mempunyai kewenangan memungut dan menyarankan agar masalah zakat yang ditetapkan oleh peraturan Mentri Agama.

Kemudian di tahun 1968 keluar peraturan Mentri Agama nomor 4 tentnag BAZ dan Peraturan Mentri Agama nomor 5 tentang pembentukan Maal. Kedua peraturan Mentri Agama mempunyai kaitannya dikarenakan fungsinya sebagai penghimpun zakat kemudian disetorkan ke BAZ kemudian diserahkan kepada yang berhak.

Di tahun 1984 melalui instruksi Mentri Agama nomor 2 tahun 1984 tanggal 3 maret 1984 tentang infaq Rp. 1.000,00 selama bulan ramadhan yang pelaksanaannya diatur oleh keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji nomor 19/1984 tanggal 20 april 1984 dan pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan instruksi Mentri Agama 16/1989 tentang pembinaan zakat, infaq dan shadaqah agar menggunakan zakat tersebut untuk pendidikan islam dan lainnya. Di tahun 1991 tentang pembinaan badan amiul zakat, infaq dan shadaqah kemudian ditindaklanjuti dengan instruksi Mentri Dalam Negeri nomor 7 tahun 1998 tentang pembinaan umum Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah.

(D) Masa Reformasi

Pada masa reformasi pemerintah berupaya untuk menyempurnakan system pengelolaan zakat di Indonesia agar potensi zakat bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi social ekonomi bangsa yang terburuk akibat resesi ekonomi dunia dan multi dimensi yang melanda Indonesia. Dan di tahun 199 pemerintah Indonesia bekerja sama dengan DPR dalam hal ini telah menerbitkan UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang kemudian diikuti dengan keputusan Mentri Agama nomor 581 tahun 1999 dan keputusan direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat dilakukan BAZ yang dibentuk oleh masyarakat / unsur pemerintah dan LAZ yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang dihimpun dari berbagai ormas maupun yayasan ataupun institusi lainnya.

(E) Pasca Terbitmya UU 38 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang – undang mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh satu wadah yaitu Badan Amil; Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang dihimpun dari berbagai ormas, yayasan ataupun institusi yang lainnya.

Dengan lahirnya undang – undang ini maka LAZ harus segera menyesuaikan diri dengan amant undang – undang yakni pembentukan berdasarkan kewilayahan pemerintah dari tingkat nasional sampai kecamatan. Sedangkan desa, kelurahan, masjid, lembaga pendidikan dan lainnya dibentuk unit pengumpul zakat.

Sementara untuk LAZ sesuai amanat undang 0 undang juga harus dikukuhkan pemerintah segai wujud dari pembinaan, perlindungan dan pengawasan yang harus diberikan pemrintah. Bagi LAZ yang sudah terbentuk juga harus meminta permohonan pengukuhan kepada pemerintah setelah memnuhi sejumlah syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Dan yang sudah diajukan mengajukan permohonan pengukuhan ada 14 LAZ dan telah diterima pengukuhannya, sesuai keputusan Mentri Agama 14 LAZ itu menjadi LAZ tingkat pusat. Salah satu LAZ tersebut adalah LAZISMU.

(F) Pasca Terbitnya UU 23 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang – undang mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh salah satu wadah yaitu BAZNAS yang merupakan lembaga pemrintaha non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri dan anggota BAZNAS diberhentikan oleh presiden melalui usul Menteri dan anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Mentri setelah mendapatkan perimbangan DPR RI. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin mentri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan social serta mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Artikel Terbaru

Komitmen

Apakah berorganisasi perlu komitmen? Tentu. Dengan adanya komitmen, organisasi akan selalu terjaga dari marwahnya. Bahkan dengan komitmen antara pimpinan...

Bahasa Komunikasi Dakwah (Guyon Ning Maton)

Dakwah merupakan titah agama untuk setiap pemeluknya dijalankan  secara perorangan maupun lembaga. Dakwah merupakan misi utama dari setiap nabi dan...

Inilah Visi (Kader)

Suatu hari ada tugas mata pelajaran Kemuhammadiyahan untuk siswa siswi kelas 9. Mata pelajaran yang saya ampu di...

Menanamkan Percaya Diri Pada Anak

Percaya diri merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan. Tanpa percaya diri, seseorang akan mengalami berbagai masalah termasuk...

Akreditasi Organisasi

Beberapa bulan terakhir ini, sekolah di lingkungan Kota Yogyakarta disibukkan dengan akreditasi. Sekolah negeri maupun swasta, tak terkecuali sekolah...

Artikel Terkait