Perspektif Hikmah Dari Maulud Nabi Hingga Kebijakan Publik

Gambar Perspektif Hikmah Dari Maulud Nabi Hingga Kebijakan Publik
H. Ashad Kusuma Djaya
Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Periode 2015 - 2020 Membidangi sektor Hukum, HAM, Hikmah dan Kebijakan Publik

Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaKu, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah ulul albaab. (QS.Az-Zumaar [39]: 17-18)

Ayat di atas menghubungkan ulul albaab dengan salah satu metode perumusan kebijakan publik, yaitu “mendengarkan (berbagai) perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya”. Mendengarkan berbagai pendapat dalam praktiknya adalah mencari referensi sebanyak-banyaknya sehingga tersedia cukup bahan untuk merumuskan kebijakan terbaik, demikian itu merupakan salah satu unsur dalam perumusan kebijakan. Tentu saja apa yang dianggap terbaik dalam tahap perumusan kebijakan itu masih perlu diuji dalam praktiknya, dan karenanya dibutuhkan suatu kerangka monitoring dan evaluasi kebijakan.

Perspektif Hikmah dan Perumusan Kebijakan

Sebagaimana pernah kita bahas dalam tulisan yang lalu bahwa perspektif hikmah adalah suatu cara pandang yang mampu melihat segala hal mengandung pelajaran dan manfaat. Cara pandang yang dapat mengambil pelajaran dan selalu bisa melihat sisi manfaat dalam setiap kondisi dari perspektif makrifat ini sesungguhnya merupakan modal dasar untuk membuka kemungkinan-kemungkinan baru berangkat dari kondisi riil yang ada. Dengan demikian perspektif hikmah sangat cocok dijadikan cara pandang bagi perumus-perumus kebijakan untuk membuka peluang-peluang baru melalui kebijakan yang inovatif.

Didasarkan pada QS. Az-Zumaar [39] ayat 17 dan 18 di atas, perspektif hikmah menawarkan suatu metode perumusan kebijakan, yaitu “mendengarkan (berbagai) perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya”. Metode tersebut bisa diterapkan dengan menyediakan referensi-referensi yang sahih dan memiliki kaitan dengan tema kebijakan yang akan dirumuskan. Penyediaan referensi itu bisa melalui diskusi dengan para pakar yang memiliki kompetensi, mendengarkan pengalaman dari mereka yang pernah terlibat pada kasus serupa, melakukan penelitian lapangan, dan sebagainya. Selanjutnya dari semua referensi itu disederhanakan menjadi daftar kemungkinan-kemungkinan kebijakan yang bisa dibuat sehingga bisa dipilih mana yang terbaik di antara semua kemungkinan itu.

Pilihan terbaik tentu berangkat dari kondisi yang senyatanya ada lalu dirumuskanlah kebijakan itu yang mencakup langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya kebijakan itu akan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya dan jaringan yang tersedia dengan terlebih dahulu memperjelas apa targetnya, siapa sasarannya, berapa jangka waktu yang tersedia, siapa yang bertanggung jawab melaksakannya, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Dalam setiap proses tersebut perspektif hikmah memberi kontribusi penting, terutama berkaitan dengan kemampuan melihat manfaat dari setiap kondisi yang ada. Kemampuan itu berguna untuk melakukan optimalisasi sumber daya dan jaringan agar hasil yang diinginkan dapat tercapai.

Sekali lagi perlu ditekankan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, metode tersebut bukan hanya bisa diterapkan dalam dalam konteks kebijakan publik namun juga dalam konteks kebijakan individu. Salah satu kebijakan dalam konteks individu adalah sikap keberagamaan yang menyangkut akhlak seorang muslim. Untuk kebijakan dalam konteks individu ini kita bisa belajar dari analisa produk-produk fatwa majelis Tarjih PP Muhammadiyah dan penjelasannya hingga sampai pada fatwa tersebut.

Bagaimana menyimpulkan Maulud Nabi bukan Bid’ah?

Salah satu produk fatwa yang bisa kita jadikan contoh dalam studi kebijakan adalah berkaitan dengan persoalan memahami bid’ah. Kalau kita tengok kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dalam memahami persoalan bid’ah ini, terdapat dua kelompok pendapat ekstrem. Pertama ialah pendapat dari mereka yang liberal, yang bahkan memberi peluang untuk berinovasi dalam hal bentuk peribadatan. Kelompok ini berpendapat bahwa penambahan dalam hal ibadah diperbolehkan sepanjang dianggap baik dan bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sementara kelompok kedua ialah mereka yang berpendapat bahwa setiap penambahan adalah bid’ah sekalipun dalam hal yang tidak berkaitan langsung dengan ibadahnya itu sendiri. Kelompok kedua ini memiliki daftar bid’ah yang hampir tidak terbatas, termasuk bid’ahnya melaksanakan peringatan maulid Nabi meskipun bentuknya berupa pengajian dengan alasan hal itu tidak pernah dituntunkan oleh Nabi.

Perspektif hikmah dalam konteks ini bisa digunakan untuk melihat sebatas mana manfaat yang ada dalam suatu pilihan kebijakan dihubungkan dengan dasar argumentasi atau dalil-dalil kemungkinannya. Dalam argumentasi fatwa tentang Maulud Nabi, majelis tarjih berpendapat bahwa tidak semua yang pada masa Nabi tidak dilakukan berarti dilarang oleh Nabi. Namun melakukan ritual peribadatan yang tidak dituntunkan Nabi pun tidak dibenarkan. Tim Fatwa pun memberikan jawaban bahwa pada prinsipnya, Tim Fatwa belum pernah menemukan dalil tentang perintah menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi SAW dan juga sementara ini belum pernah menemukan dalil yang melarang penyelenggaraannya. Oleh sebab itu, perkara ini termasuk dalam perkara ijtihadiyah dan tidak ada kewajiban sekaligus tidak ada larangan untuk melaksanakannya. Apabila di suatu masyarakat Muslim memandang perlu menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi SAW tersebut, yang perlu diperhatikan adalah agar jangan sampai melakukan perbuatan yang dilarang serta harus atas dasar kemaslahatan.

Perbuatan yang dilarang di sini, misalnya adalah perbuatan-perbutan bid’ah dan mengandung unsur syirik serta memuja-muja Nabi Muhammad SAW secara berlebihan. Nabi Muhammad saw sendiri telah menyatakan dalam sebuah hadis yang artinya: “Diriwayatkan dari Umarra., ia berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda: Janganlah kamu memberi penghormatan (memuji/memuliakan kepada saya secara berlebihan sebagaimana orang Nasrani yang telah memberi penghormatan (memuji/memuliakan) kepada Isa putra Maryam. Saya hanya seorang hamba Allah, maka katakan saja hamba Allah dan Rasul-Nya.” [HR. al- Bukhari dan Muslim]

Adapun yang dimaksud dengan kemaslahatan di sini, adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dipandang perlu diselenggarakan tersebut harus mengandung manfaat untuk kepentingan dakwah Islam, mening-katkan iman dan taqwa serta mencintai dan meneladani sifat, perilaku, kepemimpinan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan cara menyelenggarakan pengajian atau acara lain yang sejenis yang mengandung materi kisah-kisah keteladanan Nabi SAW. Allah SWT telah menegaskan dalam al-Qur’an, bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya suri teladan bagi umat manusia. Allah berfirman yang artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” [QS. al-Ahzab (33): 21].

Jika kita menyimak pendapat tim fatwa tersebut, kita bisa melihat penggunaan metode ditawarkan oleh perspektif hikmah, yaitu “mendengarkan (berbagai) perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya”. Pendapat tersebut tidak terjebak pada ektrimitas kaum liberal yang serba boleh, juga tak terjebak pada ekstrimitas yang memiliki daftar bid’ah tak terbatas. Fatwa seperti ini menjadi contoh kebijakan yang sifatnya panduan bagi warga Muhammadiyah.

Monitoring Kebijakan

Salah satu yang penting dalam kebijakan publik adalah monitoring kebijakan. Pelaksana monitoring bisa dari unsur yang ditunjuk oleh penanggung jawab, dan bisa juga dari kelompok di luar sistem namun merasa ikut bertanggung jawab pada kebijakan tersebut. Sebagaimana halnya warga Muhammadiyah yang ikut bertanggung jawab terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemeĀ¬rintah dan legislatif, mereka bisa melakukan monitoring kebijakan. Warga Muhammadiyah pun bisa juga melakukan monitoring pada segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Muhammadiyah di berbagai level pimpinan.

Hal yang penting dalam kerja monitoring dari perspektif hikmah adalah kemampuannya mengambil pelajaran. Setidaknya ada dua manfaat dalam pengambilan pelajaran melalui kerja monitoring. Pertama agar bisa ikut menjaga jangan sampai pelaksanaan kebijakan keluar dari tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Kedua, agar bisa mengetahui sedini mungkin kesalahan yang ada pada kebijakan, baik rumusan atau pelaksanaannya, sehingga bisa merekomendasikan suatu terobosan langkah atau kebijakan alternatif yang bisa menghindarkan dari resiko kesalahan kebijakan tersebut.

Perspektif hikmah dalam monitoring dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk pengamatan dan pembandingan. Pertama, perspektif tersebut bisa diwujudkan dengan mengamati perubahan kondisi dari waktu ke waktu selama pelaksanaan kebijakan, yaitu apakah semakin lama dengan pelaksanaan kebijakan tersebut kondisi yang ada semakin lama semakin mendekati target atau tidak. Selain itu bisa pula diwujudkan dengan melakukan pembandingan antara kelompok sasaran kebijakan dengan kelompok yang tidak tersentuh kebijakan. Pembandingan seperti ini untuk mengetahui apakah kondisi kelompok sasaran kebijakan itu menjadi lebih baik atau tidak dibandingkan dengan kondisi kelompok yang tidak dikenai kebijakan. Perspektif hikmah bisa juga diwujudkan dengan mengamati sejauh mana tingkat optimalisasi pelaksanakan kebijakan, terutama dengan mengetahui sudah sesuaikah penggunaan sumber daya dan jaringan dengan hasil sementara yang didapat. Selain itu perspektif hikmah juga bisa diwujudkan dengan membandingkan pelaksanaan kebijakan tersebut dengan pengalaman pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan berbagai model pengamatan dan pembandingan tersebut, perspektif hikmah menjadi penting untuk melakukan monitoring kebijakan publik.

Artikel ini pernah dimuat di Rubrik Siyasah Majalah Mentari Bulan 6 Tahun Ke-19, dimuat kembali untuk tujuan dakwah

UPDATE

Komitmen

Apakah berorganisasi perlu komitmen? Tentu. Dengan adanya komitmen, organisasi akan selalu terjaga dari marwahnya. Bahkan dengan komitmen antara pimpinan...

Bahasa Komunikasi Dakwah (Guyon Ning Maton)

Dakwah merupakan titah agama untuk setiap pemeluknya dijalankan  secara perorangan maupun lembaga. Dakwah merupakan misi utama dari setiap nabi dan...

Inilah Visi (Kader)

Suatu hari ada tugas mata pelajaran Kemuhammadiyahan untuk siswa siswi kelas 9. Mata pelajaran yang saya ampu di...

Menanamkan Percaya Diri Pada Anak

Percaya diri merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan. Tanpa percaya diri, seseorang akan mengalami berbagai masalah termasuk...

Akreditasi Organisasi

Beberapa bulan terakhir ini, sekolah di lingkungan Kota Yogyakarta disibukkan dengan akreditasi. Sekolah negeri maupun swasta, tak terkecuali sekolah...