Perjuangan Politik Bung Hatta : Mewujudkan Islam dalam Ekonomi Kerakyatan

Gambar Perjuangan Politik Bung Hatta : Mewujudkan Islam dalam Ekonomi Kerakyatan
H. Ashad Kusuma Djaya
Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Periode 2015 - 2020 Membidangi sektor Hukum, HAM, Hikmah dan Kebijakan Publik

Orang sering salah membaca politik sehingga memandang politik sekedar sebagai ruang pertarungan dan bagi-bagi kekuasaan. Mungkin itu memang kesalahan para politisi kita sekarang ini yang menampakkan politik dalam wajah yang demikian, sehingga banyak orang berpendapat seperti itu. Padahal jika dilihat dalam cara pandang keislaman, politik seharusnya adalah menjadi bagian dari perjuangan untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.

Dalam kesempatan ini saya mengajak untuk melihat perjuangan politik Bung Hatta, salah satu pendiri bangsa ini, agar kita bisa melihat bahwa politik itu adalah bagian dari alat perjuangan. Ada beberapa pertimbangan saya memilih Hatta untuk memberi gambaran hal tersebut, antara lain adalah posisi Hatta sejak berdirinya negara Republik Indonesia relatif selalu dekat dengan kepentingan umat Islam dan besarnya pengaruh Hatta dalam perjalanan politik bangsa ini.

Hatta memang tokoh nasionalis, bahkan tidak jarang orang menyebutnya tokoh sosialis. Tapi dengan sebutan nasionalis dan sosialis itu, tak ada tokoh Islam semasanya yang meragukan keislaman Bung Hatta. Sebab jika diamati dengan seksama, bentuk-bentuk perjuangan Hatta tersebut adalah perwujudan dari keislamannya. Ekonomi kerakyatan yang dijadikan salah satu agenda perjuangan politik Hatta, sesungguhnya adalah perwujudan dari nilai-nilai Islam yang universal.

Perjalanan Politik Hatta

Mohammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Djamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama tarekat di Batuhampar, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat. Sedangkan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukittinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Athar pada tanggal 12 Agustus 1902. Sejak kecil, ia telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam.[1]

Karier politik Hatta dimulainya sewaktu bersekolah di Belanda dari 1921-1932. Ia bersekolah di Handels Hogeschool (kelak sekolah ini disebut Economische Hogeschool, sekarang menjadi Universitas Erasmus Rotterdam), selama bersekolah di sana, ia masuk organisasi sosial Indische Vereniging yang kemudian menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh Ki Hadjar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Douwes Dekker. Pada tahun 1923, Hatta menjadi bendahara dan mengasuh majalah Hindia Putera yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka.[2]

Pada tahun 1926, Hatta menjadi pimpinan Perhimpunan Indonesia. Sebagai akibatnya, ia terlambat menyelesaikan studi. Di bawah kepemimpinannya, PI banyak memperhatikan perkembangan pergerakan di Indonesia dengan memberikan banyak komentar dan ulasan di media massa di Indonesia[3]. Setahun kemudian, ia seharusnya sudah berhenti dari jabatan ketua, namun ia dipilih kembali hingga tahun 1930.

Pada Desember 1926, Semaun dari PKI datang kepada Hatta untuk menawarkan pimpinan pergerakan nasional secara umum kepada PI, selain itu dia dan Semaun membuat suatu perjanjian bernama “Konvensi Semaun-Hatta”. Waktu itu, Hatta belum meyetujui paham komunis hingga Stalin membatalkan keinginan Semaun, sehingga hubungan Hatta dengan komunisme mulai memburuk meski sikap Hatta ini ditentang oleh anggota PI yang sudah dikuasai komunis.[4]

Hatta ditangkap oleh penguasa Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang dikait-kaitkan dengan Semaun pada tanggal 25 September 1927. Semaun yang terlibat pemberontakan di Indonesia yang dilakukan PKI dari tahun 1926-1927, dan menghasut (opruiing) supaya menentang Kerajaan Belanda, dikaitkan dengan Hatta karena adanya “Konvensi Semaun-Hatta”. Semua tuduhan tersebut, ia tolak dalam pidatonya “Indonesia Merdeka” (Indonesie Vrij) pada sidang kedua tanggal 22 Maret 1928. Setelah ditahan beberapa bulan, ia dibebaskan dari tuduhan, karena tuduhan tidak bisa dibuktikan.[5]

Sampai pada tahun 1931, Mohammad Hatta mundur dari kedudukannya sebagai ketua karena hendak mengikuti ujian sarjana, sehingga ia berhenti dari PI; namun demikian ia akan tetap membantu PI. Akibatnya, PI jatuh ke tangan komunis, dan mendapat arahan dari partai komunis Belanda dan juga dari Moskow. Setelah tahun 1931, PI mengecam keras kebijakan Hatta dan mengeluarkannya dari organisasi ini. PI di Belanda mengecam sikap Hatta sebab ia bersama Soedjadi mengkritik secara terbuka terhadap PI. Perhimpunan menahan sikap terhadap kedua orang ini.[6]

Pada Desember 1931, para pengikut Hatta segera membuat gerakan tandingan yang disebut Gerakan Merdeka yang kemudian bernama Pendidikan Nasional Indonesia yang kelak disebut PNI Baru. Ini mendorong Hatta dan Syahrir yang pada saat itu sedang bersekolah di Belanda untuk mengambil langkah kongkret untuk mempersiapkan kepemimpinan di sana. Hatta sendiri merasa perlu untuk menyelesaikan studinya terlebih dahulu. Oleh karenanya, Syahrir terpaksa pulang dan untuk memimpin PNI. Kalau Hatta kembali pada 1932, diharapkan Syahrir dapat melanjutkan studinya.[7]

Bung Hatta Sebagai Penggagas Doktrin Demokrasi Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi
Bung Hatta Sebagai Penggagas Doktrin Demokrasi Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi (Sumber gambar : klik disini)

Pemikiran Politik Ekonomi Hatta

Dalam sisi pemikiran, Hatta menyerap banyak literatur Barat, khususnya aliran Sosialisme dan Marxisme. Jika disimak pada tahap awal perjuangannya, Hatta menggunakan analisa kelas kaum Marxis untuk memaknai pertentangan rakyat Hindia Belanda dengan pemerintah Kolonial sebagaimana tercermin dalam pidato pembelaanya di depan pengadilan di Den Haag pada bulan Maret 1928.[8]

Bagaimana duduknya Sosialisme? Mohammad Hatta dalam buku “Persoalan ekonomi sosialis Indonesia” menuliskan bahwa cita-cita Sosialisme Indonesia lahir dari pangkuan pergerakan kebangsaan Indonesia. Dalam pergerakan yang menuju kebebasan dari penghinaan diri dan penjajahan,dengan sendirinya orang terpikat oleh tuntutan sosial dan humanisme—peri-kemanusiaan—yang disebarkan oleh pergerakan sosialisme di benua Barat.[9]

Tuntutan sosial dan humanisme itu tertangkap pula oleh jiwa Islam, yang memang menghendaki pelaksanaan dalam dunia yang tidak sempurna perintah Allah Yang Pengasih dan Penyayang serta Adil, supaya manusia hidup dalam sayang-menyayangi dan dalam suasana persaudaraan dengan tolong-menolong. Jiwa Islam berontak terhadap kapitalisme yang menghisap dan menindas, yang menurunkan derajat manusia, yang membawa sistem yang lebih jahat daripada perbudakan, daripada feodalisme.[10]

Menurut Hatta ada berbagai pendapat tentang sosialisme. Begitu pula, dengan sendirinya, tentang sosialisme Indonesia. Orang terdorong kepada sosialisme karena beberapa alasan. Karena etik agama, yang menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong-menolong antara sesama manusia dalam pergaulan hidup. Melaksanakan bayangan Kerajaan Allah diatas dunia adalah tujuannya. Kemudian, perasaan keadilan yang menggerakkan jiwa berontak terhadap kesengsaraan hidup dalam masyarakat, terhadap keadaan yang tidak sirna dan perbedaan yang mencolok mata antara kaya dan miskin, menimbulkan dalam kalbu manusia berbagai konsepsi tentang sosialisme. Orang kenal akan konsepsi de Saint-Simon, Charles Fourier dan Robert Owen. Semuanya menciptakan suatu dunia baru, dimana tiap-tiap orang hidup bahagia. Di sebelah itu didapati pula rencana yang lebih realis, seperti sosialisme kooperatif cita-cita Louis Blanc dan sosialisme gilda jang dikemukakan oleh Fabian Society di Inggeris. Lebih kesohor dari semuanya itu paham sosialisme Karl Marx, yang terkenal sebagai sosialisme ilmiah.[11]

Tetapi, bagaimana juga berbeda pendapat tentang sosialisme dan cara mencapainya, dalam satu hal ada persamaan. Semua sosialisme menghendaki suatu pergaulan hidup, dimana tak ada lagi penindasan dan penghisapan, dan dijamin bagi rakyat, bagi tiap-tiap orang, kemakmuran dan kepastian penghidupan serta perkembangan kepribadiannya. Tidak saja kaum utopia, tetapi juga Marx mengatakan, bahwa dengan sosialisme lahirlah pergaulan hidup manusia, dimana kebebasan tiap-tiap orang untuk mencapai kemajuan menjadi syarat kemajuan segala orang dengan bebas.

Jauh-jauh hari pada tahun 1934 Bung Hatta telah menolak pasar-bebasnya Adam Smith, dan tentu Hatta sebelum itu, tatkala memimpin perhimpunan Indonesia sebelum tahun 1930 telah dengan tegas menolak pula komunisme. Kemudian ketika beliau dibuang di Boven Digoel pada tahun 1935 Bung Hatta sudah mulai menggagas Pasal 33 UUD 1945. Perlu saya tegaskan di sini paham ekonomi Bung Hatta sebagaimana terumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945 bukanlah “jalan tengah” melainkan adalah “jalan lain”, Bung Hatta sendiri menyebutnya sebagai “jalan lurus”, yaitu “jalan Pancasila”. Di sinilah dalam konsepsi ekonomi Bung Hatta, pembangunan adalah proses humanisasi, memanusiakan manusia, bahwa yang dibangun adalah rakyat, bahwa pembangunan ekonomi adalah derivat dan pendukung pembangunan rakyat. Di dalam kehidupan ekonomi yang berlaku adalah “daulat-rakyat” bukan “daulat-pasar”.[12]

Islam yang memakmurkan

Bung Hatta menegaskan pula bahwa di dalam membangun perekonomian nasional berlaku “doktrin demokrasi ekonomi”, bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang, kemakmuran adalah bagi semua orang, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.[13]

Pikiran-pikiran Bung Hatta telah secara formal menjadi pesan konstitusi kita. Bunyi Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa ‘…Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan…’ bisa dijelaskan dalam perspektif ekonomi syariah. Perekonomian disusun, artinya imperatif harus disusun dan tidak dibiarkan tersusun sendiri, haruslah disusun karena Firman Allah ‘…supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu…’ (QS. Al-Hasyr, ayat 7). Demikian pula disusun agar tidak terjadi konsentrasi penguasaan (tidak boleh terjadi pemonopolian) terhadap sumber-sumber kekayaan karena ‘…Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya, Dia Maha Kuasa atas segalanya…’ (QS. Al-Maidah, ayat 120). Dan ‘…sungguh, orang muslim hanya satu dalam persaudaraan…’ (QS. Al-Hujurat, ayat 10). Demikian pula Tuhan tidak menghendaki penguasaan harta secara mutlak, maka Tuhan berfirman ‘…Celakalah…yang menimbun harta dan menghitung-hitungnya…’ (QS. Al-Humazah, ayat 2). Bahwa perekonomian harus disusun, tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme pasar-bebas a la competitive economics, maka makin jelas dari Sabda Rasul SAW (HR Abu Dawud) agar ‘…Manusia berserikat dalam tiga hal: air, api dan rumput…’. Berserikat adalah wujud paham kebersamaan, berserikat adalah wujud pengaturan berdasar musyawarah dan mufakat.[14]

Itulah sebabnya Pasal 33 UUD 1945 bisa disebut sebagai sangat Islami karena diutamakannya ‘usaha bersama’ atau usaha ‘ber-jamaah’ melalui perserikatan itu yang berarti menolak individualisme atau asas perorangan… Demikian pula arti dari ‘asas kekeluargaan’ dalam bahasa agama kita sebut sebagai ‘ukhuwah’, baik diniyah, wathoniyah maupun bashariyah. Demikian pula perlu kita catat bahwa Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan ‘Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara’ menunaikan Qur’an surah al-Maa’uun.[15]

Ekonomi kerakyatan yang dibawa Hatta pada dasarnya adalah bagian daru perwujudan Islam yang sebenar-benarnya. Menurut Hatta, cita-cita sosial demokrasi Barat bertemu dengan sosialisme Islam di atas bumi Indonesia. Pada dasarnya keadilan sosial merupakan refleksi dari keadilan Ilahi, di mana tidak ada lagi kemiskinan, karena orang-orang miskin menjadi tanggung jawab dan perhatian bersama dari masyarakat. Cita-cita sosialisme sesuai dengan Islam yang menekankan betapa penting tegaknya keadilan, persamaan, dan persaudaraan serta selalu tolong-menolong dalam perbuatan yang baik dan taqwa. Produksi dilakukan oleh orang banyak untuk kemakmuran orang banyak berdasarkan kerjasama dalam rangka pengabdian tertinggi kepada Allah SWT.[16]

Catatan Kaki :
  • [1] Deliar Noer. 1990, Mohammad Hatta, Biografi Politik. Jakarta: LP3ES.
  • [2] https://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hatta#Latar_belakang
  • [3] Deliar Noer. 1990, Mohammad Hatta, Biografi Politik. Jakarta: LP3ES.
  • [4] Ibid
  • [5] https://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hatta#Latar_belakang
  • [6] Ibid
  • [7] Ibid
  • [8] Zulfikri Suleman, 2010. Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta. Jakarta: Penerbit Kompas Media Nusantara
  • [9] Mohammad Hatta, 1967, Persoalan ekonomi sosialis Indonesia, Jakarta: Djambatan
  • [10] Ibid
  • [11] Ibid
  • [12] Meutia Farida Hatta Swasono, 2011, Bung Hatta dan Perjuangannya Bagi Indonesia (Ceramah disampaikan pada kuliah umum di Universitas Bung Hatta di Padang pada tanggal 2 Desember 2011).
  • [13] Ibid
  • [14] Ibid
  • [15] Ibid
  • [16] Mohammad Hatta, 1967, Persoalan ekonomi sosialis Indonesia, Jakarta: Djambatan

Artikel ini pernah dimuat di Rubrik Siyasah Majalah Mentari Bulan 9 Tahun 2016, dimuat kembali untuk tujuan dakwah

UPDATE

Komitmen

Apakah berorganisasi perlu komitmen? Tentu. Dengan adanya komitmen, organisasi akan selalu terjaga dari marwahnya. Bahkan dengan komitmen antara pimpinan...

Bahasa Komunikasi Dakwah (Guyon Ning Maton)

Dakwah merupakan titah agama untuk setiap pemeluknya dijalankan  secara perorangan maupun lembaga. Dakwah merupakan misi utama dari setiap nabi dan...

Inilah Visi (Kader)

Suatu hari ada tugas mata pelajaran Kemuhammadiyahan untuk siswa siswi kelas 9. Mata pelajaran yang saya ampu di...

Menanamkan Percaya Diri Pada Anak

Percaya diri merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan. Tanpa percaya diri, seseorang akan mengalami berbagai masalah termasuk...

Akreditasi Organisasi

Beberapa bulan terakhir ini, sekolah di lingkungan Kota Yogyakarta disibukkan dengan akreditasi. Sekolah negeri maupun swasta, tak terkecuali sekolah...