Parlemen Masa Kini dan Masa Depan

Pendahuluan

Kontributor : M. Afnan Hadikusumo (Anggota DPD-RI dari Daerah Pemilihan DIY)
Penulis : M. Afnan Hadikusumo (Anggota DPD-RI dari Daerah Pemilihan DIY)

Sejarah munculnya tuntutan adanya lembaga perwakilan rakyat dalam suatu pemerintahan sudah berlangsung lama. Pada permulaan abad ke-18 M di Eropa muncul gagasan dan praktik politik yang nantinya menjadi unsur penting sebagai lembaga demokrasi. Saat itu dibeberapa kawasan Eropa (Skandinavia, Belanda, Swiss dan Inggris) telah terbentuk majelis lokal, dimana masyarakat secara leluasa dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah (waktu itu dalam kasus pajak) berangsur-angsur berkembang menjadi tuntutan di bidang hukum. Karena luasnya wilayah, persetujuan itu memerlukan perwakilan dalam badan atau parlemen yang tugasnya adalah memberikan persetujuan kenaikan pajak dan penyusunan undang-undang.

Sejak saat itulah berkembang sistem politik perwakilan (political representation) dimana lembaga parlemen dianggap sebagai representasi suara rakyat dan para anggota parlemen ditentukan berdasarkan pemilihan umum di beberapa tingkat baik lokal, regional maupun nasional. Gagasan dan praktik politik di Eropa ini dijadikan fondasi dimana demokratisasi bergerak maju.

Indonesia sebagai sebuah negara yang berasaskan demokrasi Pancasila sejak didirikan hingga sekarang dalam pengelolaan tata pemerintahan menganut sistem trias politika dimana penyelenggara negara terdiri atas tiga unsur yakni : eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Dalam perjalanan sejarahnya bangsa Indonesia telah mengalami dua kali orde pemerintahan yakni Orde Lama (Orla) maupun Orde Baru (Orba) dimana dari sisi sistem politik yang dijalankannya memiliki dua sifat yang menonjol yaitu terpusat (sentralistik) dan bersifat menindas (hegemonik). Pada periode tersebut segala sesuatu ditentukan oleh pemerintah pusat dan pusatnya pemerintah itu adalah Presiden sendiri sehingga pada waktu itu dapat dikatakan peran dan fungsi Legislatif maupun Yudikatif hanya sebagai tukang stempel keputusan Presiden.

Gerakan reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 yang berusaha mengembalikan format demokrasi dan tegaknya hukum demi pembenahan menyeluruh kehidupan moral, politik, dan ekonomi bangsa, ternyata masih jauh dari harapan. Mereka masih harus berjuang dengan keras untuk merealisasikan tegaknya supremasi hukum, demokratisasi, clean government dan good governance, serta otonomi daerah secara luas. Ini disebabkan terlanjur rusaknya sikap mental masyarakat akibat pragmatisme Orba yang telah mendarah daging di segala lapisan.

Pada Pemilu tahun 1999 sesungguhnya sangat diharapkan oleh masyarakat akan terjadi perubahan mental di kalangan penyelenggara negara, ini terlihat dengan besarnya antusiasme masyarakat dalam memberikan suara di bilik-bilik suara. Namun ternyata harapan tersebut meredup tatkala mendapati kenyataan pahit bahwa penyelewengan bukannya berkurang namun malahan mengalami metamorfose metode yakni dalam bentuk berjamaah bahkan sistemik. Sehingga saat ini banyak para mantan eksekutif –Menteri, Pejabat Eselon I, ataupun Kepala Daerah– dan mantan anggota legislatif periode yang lalu diajukan ke meja hijau akibat ’diduga’ telah menikmati anggaran negara secara ilegal.

Ketika dilaksanakan Pemilu tahun 2004 masyarakat kembali memperoleh secercah harapan akan terwujudnya tatanan demokrasi dan juga tata pemerintahan yang baik dimana ujungnya masyarakat sangat berharapa akan mendapat kehidupan yang lebih sejahtera. Ini terlihat dengan tingkat partisipasi publik ketika diadakannya pesta demokrasi kala itu, polling yang dilakukan International Republican Institute (IRI) pada September 2004 dengan responden 1.023 warga DIY menunjukkan bahwa 96% diantaranya ikut mencoblos di bilik suara sedangkan 4% lainnya golput. Dari sekian itu sebanyak 68% responden mempercayai anggota legislatif terpilih akan dapat mensejahterakan mereka.

Hasil polling juga menunjukkan bahwa mayoritas responden (64%) percaya bahwa anggota legislatif yang baru akan lebih peduli pada rakyat dibandingkan anggota legislatif yang lama. Di samping itu mayoritas responden (61%) menyatakan anggota legislatif yang baru akan lebih dapat dipercaya dibandingkan anggota legislatif yang lama. Para responden (64%) juga berharap anggota legislatif yang baru akan bekerja lebih baik dibandingkan anggota legislatif yang lama. Namun untuk pemberantasan korupsi hanya separo lebih sedikit responden (58%) yang percaya bahwa anggota legislatif yang baru terpilih akan dapat merealisasikannya.

Namun harapan itu seolah-olah sirna secara tiba-tiba manakala para anggota Parlemen hasil Pemilu tahun 2004 – 2009 kembali terlibat banyak skandal baik skandal kesusilaan, skandal keuangan, penyalah-gunaan jabatan, maupun etika dalam berdemokrasi.

Namun harapan parlemen yang lebih baik seolah-olah sirna secara tiba-tiba manakala para anggota Parlemen hasil Pemilu tahun 2004 – 2009 kembali terlibat banyak skandal baik skandal
Namun harapan parlemen yang lebih baik seolah-olah sirna secara tiba-tiba manakala para anggota Parlemen hasil Pemilu tahun 2004 – 2009 kembali terlibat banyak skandal baik skandal (Sumber gambar : klik disini)

Masih terlukis dalam ingatan kita, ketika medio bulan September 2005 ditengarai adanya praktek percaloan terhadap alokasi dana pascabencana, Percaloan Dana Alokasi Khusus, skandal Asusila, skandal pemilihan Dewan Gubernur BI, dsb. Hal-hal tersebut telah meletupkan ketidakpercayaan publik kepada lembaga yang terhormat ini. Polling yang dilakukan Litbang Kompas pada 13-14 September 2005 pada 837 responden menunjukkan bahwa mayoritas responden (91%) meyakini para wakil rakyat kental dengan perilaku KKN. Yang lebih menyedihkan lagi adalah bahwa mayoritas responden (71,4%) menilai bahwa citra DPR saat itu buruk.

Meski locus delicti nya berada di DPR pusat, namun imbas negatifnya dirasakan pula oleh para anggota DPRD Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Keberhasilan DPRD dalam melakukan pengawasan manajemen pembiayaan daerah sehingga mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas yang kemudian menghasilkan surplus milyaran rupiah seakan-akan hilang begitu saja. Keberhasilan advokasi publik yang berkaitan dengan problem pendidikan, kesehatan, pertanahan, pertanian, pariwisata, angkutan umum dan lain-lain seakan lenyap tanpa bekas. Padahal para anggota legislatif di tingkat daerah sama sekali tidak ada kaitannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kasus-kasus di atas.

Tentang latar belakang perilaku tindak korupsi ini George Junus Aditjondro membedakannya menjadi dua, yakni : Pertama, korupsi yang didorong oleh kemiskinan (corruption driven by poverty), ini dimungkinkan karena rendahnya gaji yang diterima para prajurit, dan pegawai negeri bawahan;  Kedua, korupsi yang didorong oleh kerakusan (corruption driven by greed), ini dimungkinkan karena didorong oleh sifat tamak pejabat publik.

Namun dalam konteks terlembaganya korupsi di parlemen, yang agak faktual adalah deskripsi yang diajukan oleh ”Konsorsium Kaukus Parlemen Bersih DIY”. Berdasarkan kajian konsorsium yang beranggotakan empat LSM –PLOD-UGM, Center for Policy Studies, Rifka Annisa, dan LPP ’Aisyiyah—, terdapat empat sebab terlembaganya korupsi di parlemen, yaitu : Pertama, anggota dewan punya keterbatasan dalam mencegah, menghentikan dan keluar dari mekanisme kerja dan kelembagaan parlemen yang mengidap potensi-potensi korupsi; Kedua, kompleksitas pola pengambilan kebijakan publik yang di dalamnya memberi peluang bagi menipulasi dan penyelewengan; Ketiga, anggota parlemen menghadapi tuntutan-tuntutan finansial, baik dari masyarakat pendukungnya maupun partai politiknya; dan Keempat, masih kuatnya budaya paternalisme dalam relasi eksekutif dan legislatif. Empat hal tersebut menghasilkan korupsi yang sistemik dan berkelanjutan. Lalu Bagaimana dengan Parlemen saat ini?

Parlemen Masa Kini

Di tengah budaya korupsi yang mengakar dan kondisi masyarakat yang masih menuntut para caleg secara finansial dan bukan kehebatan programnya,  Pesta Demokrasi tahun 2009 telah dilangsungkan yang selanjutnya dihasilkan para anggota parlemen yang saat ini duduk di Senayan. Parlemen sekarang dihiasi dengan wajah-wajah baru, anggota anggota parlemen perempuan jumlahnya semakin banyak, bahkan parlemen muda juga banyak, akankah itu merupakan awal yang baik dari parlemen untuk menjalankan tugas-tugasnya? Jawabnya adalah nanti dulu.

Para anggota parlemen terpilih dan telah mengabdi selama 1 (satu) tahun lebih ini adalah produk peraturan baru dimana nomor urutan caleg dikalahkan dengan perolehan suara terbanyak sehingga bisa terjadi seleksi dari Parpol yang begitu ketat untuk menjaring calon anggota parlemen yang bermutu menjadi sia-sia karena aturan perundang-undangan. Hal ini bisa terjadi karena ketika Demokrasi dipraktekan di tengah kemiskinan masyarakat yang sangat rentan dengan tuntutan finansial maka uang sangatlah berkuasa, dan bukan kualitas dari anggota parlemen tersebut.

Sebagaimana diketahui, bahwa tugas pokok fungsi anggota parlemen sebagaimana diatur dalam UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sesungguhnya hanya terdiri dari 3 (tiga) yakni : Pengawasan, Penyusunan Regulasi, dan Penganggaran. Lebih daripada itu berarti sudah bukan menjadi tugas anggota parlemen. Ekspektasi masyarakat yang berlebihan kepada para anggota parlemen terkadang membuat anggota parlemen melampaui ketiga tugas pokok di atas. Harapan untuk mendapatkan proyek, memperoleh akses ke Kementerian, ataupun bantuan finansial secara langsung telah mengakibatkan anggota parlemen terjebak pada kegiatan di wilayah ’abu-abu’ dan menyerempet bahaya.

Berdasarkan pengamatan ada 3 (tiga) kategori anggota parlemen di Senayan : (1) Anggota Parlemen yang Bermutu, yakni anggota parlemen yang memiliki prinsip kuat, betul-betul menguasai bidangnya, mempunyai dedikasi yang tinggi, mau belajar hal-hal baru, dan sangat memikirkan kepentingan rakyat; (2) Anggota Parlemen yang Agak Bermutu, yakni anggota parlemen yang kurang memiliki prinsip kuat, kurang menguasai bidangnya, kurang dedikasinya, mau belajar hal-hal baru, dan kurang memikirkan kepentingan rakyat; (3) Anggota Parlemen yang Tidak Bermutu, yakni anggota parlemen tidak memiliki prinsip, tidak menguasai bidangnya, tidak mau belajar hal-hal yang baru, dan tidak memikirkan rakyat. Bagaimana wajah parlemen di masa depan?

Parlemen Masa Depan

Ke depan tantangan bangsa Indonesia semakin berat, karena harus bersaing dengan negara-negara lain. Kekayaan alam yang sangat besar jumlahnya apabila dikelola dengan baik dan benar sesungguhnya dapat untuk menanggulangi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan di republik ini.

Dalam konteks inilah maka diperlukan parlemen yang kuat dan berwibawa yang betul-betul memikirkan kepentingan rakyat, karena sesungguhnya Alloh telah menjanjikan bagi suatu bangsa, yakni kehidupan yang lebih baik jika orang-orangnya mau berbuat baik, sebagaimana firman Alloh dalam surat An-Nahl ayat 97 :

Man’amila shoolihan min dzakarin auw unsyaa wahuwa mu’minun falanuhyi yannahu hayaatan thoyyibatan wala najzi yanahum ajrohum bi ahsani maa kaa nuu ya’maluun.”

Artinya : ”Barangsiapa mengerjakan perbuatan yang baik, laki-laki dan perempuan dalam keadaannya sebagai orang yang beriman, niscaya akan Kami anugerahkan kepadanya hayatan thayibah (kehidupan yang baik). Dan kemudian Kami berikan kepadanya pembalasan menurut yang mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya.”.

Dalam kondisi yang serba sulit ini rakyat sangat mendambakan cita-cita reformasi yakni adanya tata pemerintahan yang baik dan bersih menjadi sebuah kenyataan. Dan ini akan tercapai jika terjadi check and balances antara pihak pemerintah dengan parlemen. Oleh karenanya ke depan wajah parlemen harus berubah, melalui cara : (1) Parlemen harus melaksanakan fungsi dan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan secara optimal; (2) Parlemen sebagai pengawas pemerintah harus terlebih dahulu membersihkan dirinya sendiri dari unsur koruptif; (3) Masyarakat sebagai pihak yang diwakili juga harus bisa memilih wakil rakyat yang betul-betul amanah; dan (4) Partai politik sebagai lembaga pengusul calon wakil rakyat harus lebih selektif dalam proses rekrutmen calon anggota parlemen.

Jika empat hal di atas dilaksanakan secara konsisten, maka secercah harapan terbentuknya tata pemerintahan yang baik dan bersih yang tadinya redup akan kembali bersinar, paling tidak dimulai dari anggota parlemennya. Insya Allah.

Artikel ini pernah dimuat di Rubrik Opini Majalah Mentari Bulan 6 Tahun 2018, dimuat kembali untuk tujuan dakwah

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Artikel Terbaru

Komitmen

Apakah berorganisasi perlu komitmen? Tentu. Dengan adanya komitmen, organisasi akan selalu terjaga dari marwahnya. Bahkan dengan komitmen antara pimpinan...

Bahasa Komunikasi Dakwah (Guyon Ning Maton)

Dakwah merupakan titah agama untuk setiap pemeluknya dijalankan  secara perorangan maupun lembaga. Dakwah merupakan misi utama dari setiap nabi dan...

Inilah Visi (Kader)

Suatu hari ada tugas mata pelajaran Kemuhammadiyahan untuk siswa siswi kelas 9. Mata pelajaran yang saya ampu di...

Menanamkan Percaya Diri Pada Anak

Percaya diri merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan. Tanpa percaya diri, seseorang akan mengalami berbagai masalah termasuk...

Akreditasi Organisasi

Beberapa bulan terakhir ini, sekolah di lingkungan Kota Yogyakarta disibukkan dengan akreditasi. Sekolah negeri maupun swasta, tak terkecuali sekolah...

Artikel Terkait