Muballigh dan Tuduhan Politisasi Masjid

Eksistensi muballigh merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari umat islam. Sebab, menyampaikan ajaran islam kepada umat manusia adalah kewajiban setiap umat muslim. Dengan demikian, aktifitas dakwah oleh para muballigh tidak akan dapat dihentikan oleh apapun, sepanjang umat islam masih ada di muka bumi. Karena itu pula, muballigh memiliki peran strategis dalam menciptakan tatanan kehidupan manusia, khususnya umat islam, yang adil, rukun, makmur, dan sejahtera.

Maka menjadi wajar jika keberadaan para muballigh menjadi sorotan berbagai pihak, khususnya para penguasa. Hal ini karena mereka adalah pemimpin kultural yang mampu menentukan relasi masyarakat dengan pemerintahannya. Bahkan sangat mungkin, dengan pengaruhnya, mereka mampu menentukan pihak mana yang akan memegang kekuasaan pemerintah.

Saat ini, eksistensi konsep muballigh di Indonesia diperankan oleh berbagai macam tokoh dengan predikat yang beragam. Kita mengenal istilah Kyai, Dai, Ajengan, Ustadz, Penyuluh Agama, atau barangkali khatib yang sehari-hari mereka membina umatnya melalui ceramah-ceramah keagamaan di forum pengajian, pesantren, diniyah, majelis taklim dan lain sebagainya.

Kisah peran para muballigh dalam mewarnai tatanan masyarakat sudah tidak terbilang jumlahnya; baik dalam ranah ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Terkini dapat kita saksikan betapa besar peran para muballigh dalam mewarnai konstelasi politik di PILKADA Jakarta. Dominasi kekuatan petahana dengan dukungan kekuasaan dan finansial dapat digerus dan ditumbangkan oleh peran para muballigh di masjid-masjid. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa fenomena politik akan sulit dilepaskan dari aktifitas-aktifitas keagamaan umat islam. Namun demikian, pantaskah kita menyebut fenomena itu sebagai politisasi masjid? Adakah seruan menteri agama tentang ceramah di tempat ibadah relevan dengan fenomena tersebut?

Seperti diketahui bersama, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat melaksanakan ritual ibadah lima waktu saja. Pada berbagai kesempatan, masjid berikut kompleknya sering berfungsi sebagai pengajian, rembug warga, tempat usaha, pusat pemberdayaan masyarakat, bahkan pentas seni bernuansa relijius. Fungsi masjid memang terus bermetamorfosa sedemikian luas mengikuti kompleksitas kegiatan umat. Hal ini merupakan dinamika positif sepanjang ditujukan untuk kepentingan pemberdayaan umat dan penyebarluasan ajaran agama islam. Parameter inilah yang menjadi pembeda dengan aktifitas lain di luar masjid yang lebih berorientasi pada kepentingan individu, golongan demi meraih kepentingan duniawi.

Dengan mengikuti argumentasi tersebut, maka tuduhan politisasi masjid terhadap aktifitas ceramah yang menyinggung urusan politik menjadi tidak tepat. Hal ini karena isu politisasi masjid lebih bernuansi meraih kepentingan kekuasaan semata oleh para muballigh, bukan kemaslahatan umat. Sementara, masifitas para muballigh dalam menyampaikan urusan politik dilandasi kemaslahatan bersama khususnya bagi umat islam secara luas.

Oleh karena itu, upaya menteri agama untuk mengawasi dan mengatur ceramah di masjid dengan dalih menjaga kerukunan dan membersihkan tempat ibadah dari aktifitas politik sungguh tendensius dan politis. Himbauan ini justru menjadi media untuk membungkam kebebasan berpendapat untuk menyuarakan keyakinan terhadap ajaran agama yang dianutnya.

Oleh karena itu, upaya menteri agama untuk mengawasi dan mengatur ceramah di masjid dengan dalih menjaga kerukunan dan membersihkan tempat ibadah dari aktifitas politik sungguh tendensius dan politis
Oleh karena itu, upaya menteri agama untuk mengawasi dan mengatur ceramah di masjid dengan dalih menjaga kerukunan dan membersihkan tempat ibadah dari aktifitas politik sungguh tendensius dan politis (Sumber gambar : Klik disini)

Memang sangat mungkin, ketulusan para muballigh dalam menyampaikan keyakinan pada ajaran agama mereka akan ditunggangi oleh kelompok tertentu. Namun demikian, membatasi aktifitas dakwah di masjid justeru akan menjadi bumerang bagi pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat yang rukun dan saling bertoleransi. Sebab, selama ini muballigh memainkan peranan signifikan sebagai pemimpin kultural yang mampu meredam setiap gejolak masyarakat akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat akar rumput.

Singkat kata, pemerintah perlu mengatur kembali pendekatan dan strategi yang lebih elegan dalam membina para muballigh tanpa menyentuh sisi-sisi sensitif yang memancing polemik di tengah masyarakat. Allahu ‘Alam.


Daftar Laporan Khusus “Pesan Ramah Di Tempat Ibadah”

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Artikel Terbaru

Komitmen

Apakah berorganisasi perlu komitmen? Tentu. Dengan adanya komitmen, organisasi akan selalu terjaga dari marwahnya. Bahkan dengan komitmen antara pimpinan...

Bahasa Komunikasi Dakwah (Guyon Ning Maton)

Dakwah merupakan titah agama untuk setiap pemeluknya dijalankan  secara perorangan maupun lembaga. Dakwah merupakan misi utama dari setiap nabi dan...

Inilah Visi (Kader)

Suatu hari ada tugas mata pelajaran Kemuhammadiyahan untuk siswa siswi kelas 9. Mata pelajaran yang saya ampu di...

Menanamkan Percaya Diri Pada Anak

Percaya diri merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan. Tanpa percaya diri, seseorang akan mengalami berbagai masalah termasuk...

Akreditasi Organisasi

Beberapa bulan terakhir ini, sekolah di lingkungan Kota Yogyakarta disibukkan dengan akreditasi. Sekolah negeri maupun swasta, tak terkecuali sekolah...

Artikel Terkait