Makna Penting Hijrah dalam Konsep Politik Islam

Gambar Makna Penting Hijrah dalam Konsep Politik Islam
H. Ashad Kusuma Djaya
Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Periode 2015 - 2020 Membidangi sektor Hukum, HAM, Hikmah dan Kebijakan Publik

Sebagaimana secara umum telah kita pahami bahwa misi diutusnya Rasulullah adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surah al-Anbiya’ ayat 107. Dan strategi untuk menjalankan misi tersebut ialah dengan menitikberatkan pada penyempurnaan akhlak manusia, sebagaimana hadits rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad yang artinya: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.” Misi dan strategi tersebut menegaskan suatu cara pandang untuk memahami seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad yaitu selalu dalam rangka mendatangkan rahmat bagi semesta alam dengan cara menyempurnakan akhlak manusia.

Islam sebagaimana disebutkan Moten (1996) bukanlah agama yang hanya mementingkan persoalan yang bersifat ritual (peribadatan mahdloh) saja. Lebih dari itu, Islam merupakan sistem ajaran yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan manusia.[1] Konsepsi politik dapat dilihat dalam hubungan agama dan negara yang telah diberi tauladannya oleh Rasulullah setelah berhijrah dari Mekkah ke Yatsrib (Madinah). Berkaitan dengan hijrah ini menurut Nurcholis Madjid (2002) yang patut direnungkan adalah bahwa sesampainya di Madinah, Rasulullah mengubah nama kota itu dari Yatsrib (orang Yunani mencatatnya sebagai Yatsrobah) menjadi Madinah yang berarti kota atau secara etimologis bermakna tempat peradaban.[2] Oleh karena itu hijrah itu merupakan suatu penegasan bahwa pembinaan akhlak pribadi-pribadi seorang muslim yang diajarkan oleh Rasulullah ujungnya adalah membangun sebuah peradaban yang dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Madinah. Itu artinya, hijrah nabi merupakan perlambang bahwa tujuan sosial dalam beragama adalah menciptakan kehidupan yang beradab.

Dari nama yang dipilih, yaitu Madinah, menunjukkan rencana Nabi dalam rangka mengemban misi suci menjadi rahmat bagi semesta alam. Misi suci itu dijalankan dengan menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang berbudaya tinggi, yang kemudian menghasilkan suatu negara. Entitas sosial politik negara Madinah yang dipimpin Nabi ini adalah model hubungan antara agama dan negara dalam Islam.[3]

Madinah dalam bahasa Arab sama dengan polis dalam bahasa Yunani. Ketika Kaisar Konstantin membuat kota baru untuk ibu kota Romawi, kota itu ia namai Konstantinopolis yang berarti kota Konstantin. Nurcholis Madjid (2002) menyebutkan bahwa dari kata polis inilah terambil kata-kata politik, sehingga dari perkataan politik ini sudah tergambar sebuah kehidupan teratur sebuah kota. Adapun perkataan lain dari peradaban dalam bahasa Arab selain “Madaniyah” adalah “Hadlarah” yang satu akar kata dengan kata “hadlir”. Hadlarah adalah suatu konsep kehidupan menetap di suatu kota untuk menciptakan kehidupan yang teratur bukan kehidupan nomaden atau berpindah-pindah. Lawan kata hadlarah adalah Badawah yang artinya daerah kampung yang berpindah-pindah atau nomaden di padang pasir. Dari kata Badawah inilah yang dikenal istilah Badawi, yang kemudian menjadi Badui yang diartikan orang kampung yang berkonotasi kurang terpelajar.[4] Ibn Khaldun (2010) menganggap bahwa pola hidup badui merupakan tahap yang lebih awal daripada kehidupan yang menetap. Badawi merupakan basis atau awal dari hadlarah, dan sebaliknya hadlarah merupakan tujuan serta tahap berikutnya dari kehidupan Badawah. [5]

Dengan demikian hijrah menegaskan bahwa perjuangan untuk melahirkan peradaban Islam pada dasarnya dibangun dari kesadaran politik umat. Dalam Hijrah diajarkan bahwa umat Islam tidak bergerak karena keuntungan-keuntungan material, seperti kekuasaan politik, kepentingan kelas, atau kepentingan golongan. Tetapi umat Islam bergerak karena kesadaran sebagaimana makna hadits dari Umar Bin Khaththab diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya: “Tiap amal tergantung niat”. Dalam hadits yang sama disebutkan Rasulullah bersabda yang artinya: “Dan barangsiapa hijrahnya itu demi dunia yang selalu dicari atau demi wanita yang akan dikawini maka hijrahnya dinilai sebagaimana yang menyebabkan.“

Dengan demikian hijrah menegaskan bahwa perjuangan untuk melahirkan peradaban Islam pada dasarnya dibangun dari kesadaran politik umat
Dengan demikian hijrah menegaskan bahwa perjuangan untuk melahirkan peradaban Islam pada dasarnya dibangun dari kesadaran politik umat (Sumber gambar : klik disini)

Kuntowijoyo (1997) menyampaikan bahwa niat itulah yang menyebabkan hidup sebagai riwayat dari kesadaran. Demikian juga perilaku politik umat harus berdasar kesadaran yang benar dan istiqamah dengan kesadaran itu.[6] Ada empat kesadaran politik umat yang sangat mendasar, yaitu Tauhid, Ummatan Wasathan, Keberpihakan, dan Iman sebagai kriteria perubahan.

1. Tauhid

Semua konsep dalam hidup yang diajarkan oleh Rasulullah berpangkal pada Tuhan dan berujung pada Tuhan sebagaimana ungkapan innaa lillaahi wa inna ilaihi raaji’uun. Karena itulah semua kenyataan dalam hidup ini sesungguhnya terkait dengan Tuhan ( dalam ajaran tauhid). Prinsip-prinsip tauhid terdapat dalam al-Qur’an surah al-Ikhlas yang telah turun di Mekkah yang dengan demikian sudah jauh-jauh hari sebelum hijrah membangun aqidah kaum muslimin. Maka bangunan politik umat Islam adalah merupakan refleksi dari kesadaran tauhid umat Islam.

Dengan kesadaran tauhid umat terselamatkan dari sekulerisme dan materialisme sehingga mampu memaknai setiap langkah kehidupan bisa bernilai ibadah asalkan diniatkan karena Allah dan dijalankan tanpa melanggar aturan-aturan Allah. Kesadaran tauhid ini juga mendorong umat berpikir integratif, mampu melihat hubungan yang berkelanjutan antara kepercayaan, sholat, dan berinfaq sebagai ciri orang yang bertakwa dalam QS. al-Baqarah ayat 2 dan 3. Cara berpikir integratif mampu menselaraskan antara hablu minallaah dan hablu minannaas, iman dan amal sholeh, serta dalil aqli (argumentasi berdasar logika) dan naqli (berdasarkan Qur’an dan sunnah Nabi).

Dalam konteks sekarang kesadaran tauhid membimbing umat menjalankan demokrasi sebagai bagian dari ibadah dan siap mempertanggungjawabkan segala pilihan politiknya kepada Allah. Di mata umat yang memiliki kesadaran tauhid maka Demokrasi Pancasila adalah wujud penerjemahan Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan kesadaran tauhid maka umat memandang seluruh sila-sila dalam Pancasila adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, terutama dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Ummatan Wasathan

Rasulullah membangun masyarakat Islam di Madinah sebagai wujud ummatan wasathan. Dalam al-Qur’an al-Baqarah ayat 143 dinyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terletak di tengah (ummatan wasathan). Konsep ummatan wasathan dalam politik menempatkan Islam berada di tengah-tengah negara dan individu. Islam tidak berdasar kemerdekaan mutlak individu atau kekuasaan mutlak negara, tetapi di tengah-tengah itu. Ada hak-hak asasi dan kemerdekaan individual tetapi juga ada hak-hak kehidupan bersama dalam bermasyarakat.

Kuntowijoyo menyebutkan bahwa kaidah ummatan wasathan juga berlaku dalam kebudayaan. Islam telah mengambil yang terbaik dari yang duniawi dan yang ukhrawi. Doa rabbanaa aatina fid-dun-ya hasanah wa fil aakhirati hasanah menegaskan bahwa umat Islam diharuskan untuk mencari kebaikan di dunia dan akhirat. Islam tidak mengajarkan hidup yang sempurna dilakukan dengan cara memalingkan diri dari dunia.

3. Pemihakan

Beberapa ayat Madaniyah, yaitu yang turun di Madinah, menggambarkan adanya kesenjangan natural dan kesenjangan struktural. Dalam al-Qur’an kata dhu’afa banyaak digunakan untuk menggambarkan kesenjangan natural atau kemiskinan, seperti dalam QS. al-Baqarah 266. Sedang kata mustadh’afin (teraniaya) dipakai untuk menunjukkan kesenjangan struktural atau ketimpangan, seperti dalam QS. an-Nisaa’ ayat 65. Namun dalam kesadaran politik Islam yang ditunjukkan dari ayat-ayat Madaniyah memiliki keberpihakan yang nyata, baik kepada kaum dhu’afa maupun kaum mustadh’afin.

Pemihakan kepada dhu’afa dan mustadh’afin di atas tentu tidak boleh disertai dengan perilaku sebaliknya, yaitu ketidakadilan dan penindasan, serta kekerasan yang sering mengikutinya. Islam sangat melarang semua bentuk ketidakadilan termasuk kepada orang-orang kaya, selain melarang penindasan kepada kaum yang lemah. Demikian juga Islam melarang kekerasan.

Kesenjangan struktural lahir dari kebijakan politik penguasa di masa lalu yang karena itu memerlukan campur tangan aktif dari yang tengah memegang kekuasaan. Di masa Nabi, kesenjangan struktural sebelum Hijrah terjadi atas dominasi ekonomi Yahudi berhadapan penduduk asli Madinah, seperti suku Aus Khazraj. Dua suku tersebut meski memiliki jumlah yang mayoritas tetapi tidak memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang memadai dikarenakan mereka lebih sering mengurusi permusuhan antar mereka ketimbang melakukan pemberdayaan umat. Dan ketika Rasulullah hadir di Madinah, salah satu yang mula-mula dilakukan adalah mempersatukan mereka.

4.  Iman sebagai Kriteria Perubahan

Perubahan dari masyarakat Yastrib menjadi masyarakat Madinah dibawah kepemimpinan Nabi menunjukkan pentingnya iman sebagai kriteria perubahan. Secara umum perubahan yang ada dalam kesadaran umat Islam ada pada konsepsi waktu QS al-Ashr ayat 1-3: “Demi waktu sesunggungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasehati untuk menetapi kebenbaran dan saling menasehati untuk menetapi kesabaran.” Dalam ayat itu kriteria waktu pertama yang tidak merugi adalah karena adanya iman dalam diri seseorang selain amal saleh dan kemauan saling menasehati. Dengan kata lain iman adalah sebuah kriteria perubahan bagi seorang muslim. Ukuran kemajuan bagi seorang muslim adalah bertambahnya iman, wa maa zaadahum illa imaana (QS. al-Ahzab [33]: 22).

Tentu saja ukuran kemajuan dalam pembangunan fisik atau lahiriah bukan tidak penting bagi seorang muslim, dan itu ditunjukkan dengan kebesaran peradaban Islam setelah hijrah Nabi. Namun kemajuan sebagai hasil perubahan atau pembangunan bagi seorang muslim haruslah menghasilkan pribadi-pribadi yang berakhlak mulia dan merupakan manifestasi dari perubahan yang membawa sifat rahmatan lil ‘alamin sebagaimana misi utama diutusnya Rasulullah. Karena itu dalam kesadaran umat Islam pembangunan tidak boleh mengabaikan faktor iman karena bagi seorang muslim iman adalah sebuah kriteria yang cukup penting dalam perubahan.

Empat kesadaran politik umat tersebut merupakan hal yang sangat mendasar dalam bangunan politik Islam, sebagaimana yang diwujudkan umat Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah setelah hijrah. Karena itu sangat wajar jika dalam peringatan-peringatan (bukan perayaan) Hijrah Nabi menjadi momentum untuk mengingatkan umat pada empat kesadaran politik yang sudah sejak awal menjadi kesadaran yang menggerakkan perubahan pada kehidupan yang beradab, yaitu Madinah. Jangan sampai umat terjebak pada aktivitas politik barbar menang-menangan yang jauh dari akhlak seorang muslim. Jangan sampai umat menjadi jahiliyah kembali.

Referensi atau Catatan Akhir :
  • [1] Moten, Abdul Rashed, 1996, Poiltical Science: An Islamic Perspektive, Macmillan Press: London. Halaman 29.
  • [2] Madjid, Nurcholis, 2002, FATSOEN, Republika: Jakarta. Halaman 13.
  • [3] Munawar-Rachman, Budhy (ed), 1995, Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Paramadina: Jakarta. Halaman 29.
  • [4] Madjid, Nurcholis, 2002, FATSOEN, Republika: Jakarta. Halaman 13-14..
  • [5] Khaldun, Ibnu, 2010, Mukadimah, Pustaka Firdaus: Jakarta. Halaman 92-93.
  • [6] Kuntowijoyo, 1997, Identitas Politik Umat Islam, Mizan: Bandung.

Artikel ini pernah dimuat di Rubrik Siyasah Majalah Mentari Bulan 9 Tahun 2018, dimuat kembali untuk tujuan dakwah

UPDATE