Islam Sebagai Agama Rahmatan Lil ‘Alamin

Gambar Islam Sebagai Agama Rahmatan Lil ‘Alamin
H. Ashad Kusuma Djaya
Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Periode 2015 - 2020 Membidangi sektor Hukum, HAM, Hikmah dan Kebijakan Publik

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam“ (QS. Al-Anbiya [21]: 107).

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu pondasi dari Islam Bil Hikmah adalah Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin. Konsep rahmatan lil ‘alamin yang melekat dalam Islam Bil Hikmah tersebut pada dasarnya merupakan keberlanjutan dari misi Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam QS. al- Anbiya ayat 107 di atas. Gerakan Islam yang menisbahkan sebagai pengikut Nabi, seperti halnya Muhammadiyah, tentu tak akan melupakan misi diutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Seluruh program dan kegiatan gerakannya selalu dalam bingkai Islam rahmatan lil ‘alamin. Adapun yang disebut Islam rahmatan lil ‘alamin itu setidaknya memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

  1. Bersifat integral, yaitu menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia.
  2. Bersifat konkrit, yaitu benar-benar memberi solusi bagi problematika kemanusiaan saat ini.

1. Sifat Integral Ajaran Islam

Sifat integral dari Islam ini mengharuskan seorang muslim tetap menjadi muslim dengan segala ajaran keislamannya kapan pun. Seorang muslim harus tetap memegang teguh ajaran Islam baik saat ia menjalani kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, maupun kehidupan sosial. Dalam pergaulan sosial, sifat integral itu bisa dipahami sebagai suatu yang mendorong munculnya kekuatan dari dalam setiap seorang muslim untuk menegakkan akhlak yang islami dalam menjalankan tugas-tugas sosial yang diembannya.

Apa yang dilakukan Muhammadiyah dengan pendirian rumah sakit, sekolah, panti asuhan, dan berbagai amal usaha lainnya, adalah kesadaran pada sifat integral Islam. Ajaran Islam menyentuh segala aspek kehidupan manusia, baik persoalan aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Dalam kebudayaan, ajaran Islam pun menyentuh persoalan ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Dalam hal ideologi, tumbangnya sosialisme di Eropa timur, memperkuat asumsi berakhirnya ideologi. Baik negara yang menganut kapitalisme maupun sosialisme atau yang lain akan mengalami nasib sama. Kerusakan lingkungan, masalah limbah, menipisnya ozon, wabah penyakit, dan masalah polusi dimana-mana (Kuntowijoyo, 2001). Hal itu mengisyaratkan agar Islam Bil Hikmah tidak menampilkan Islam sebagai ideologi alternatif, tetapi sebagai alternatif dari ideologi. Artinya, Islam dalam pandangan gerakan Bil Hikmah bukanlah ideologi pengganti yang sama dengan ideologi-ideologi yang lain, tetapi Islam adalah al-dien dan bukan ideologi.

Berkaitan dengan politik, meskipun Muhammadiyah bukan partai politik namun tidak buta politik. Dalam pedoman hidup islami warga Muhammadiyah (bagian III.H.1) sangat jelas disebutkan bahwa warga Muhammadiyah perlu mengambil peran dan tidak boleh apatis (masa bodoh) dalam kehidupan politik, melalui berbagai saluran secara positif sebagai wujud bermuamalah sebagaimana dalam bidang kehidupan lain dengan prinsip-prinsip etika/akhlak Islam dengan sebaik-baiknya dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam masyarakat industri lanjut trend demokrasi menjadi umum.

Banyak harapan di era demokrasi ditujukan kepada Islam sebagai kekuatan sosial. Tidak berjalannya demokrasi akan ditimpakan kepada umat Islam. Namun sejarah telah membuktikan bahwa peran Muhammadiyah (dan harus diakui juga NU paska ode baru) begitu besar dalam proses demokratisasi, tanpa harus menjadi partai politik. Tantangannya sebenarnya bagi gerakan Islam bil Hikmah adalah bagaimana mengarahkan trend demokrasi itu menjadi benar-benar bisa menyejahterakan.

Berkaitan peran Islam secara sosial, saya mengutip beberapa poin penting perubahan sosial Islam sebagaimana ditulis Kuntowijoyo (2001).  Poin pertama perubahan sosial dalam Islam Bil Hikmah ialah berangkat dari konsep umat yang satu, yaitu perintah untuk saling menolong dalam kebaikan dilaksanakan dengan mendirikan satuan konkrit yang disebut dengan jamaah dan satuan abstrak yang disebut ummah sebagaimana termaktub dalam QS. Ali ‘Imraan [3] ayat 110. Satuan-satuan itu diperlukan, karena tantangan agama di masa modern adalah pembagian masyarakat berdasar kelas. Jamaah dan umat bersifat lintas kelas, karena itu jamaah dan umat adalah satuan-satuan yang anti-kelas.

Poin kedua perubahan sosial dalam Islam Bil Hikmah ialah berangkat dari konsep umat yang maju, yaitu perintah untuk merealisasikan konsep “falah” dalam kehidupan sosial sehari-hari. Falah secara sosiologis bisa ditafsirkan dengan maju, atau berkembang, atau berjaya, atau beruntung. Hal ini memiliki konsekuensi sosial bahwa segala bentuk kejahiliyahan sosial harus dijauhkan dari umat, seperti misalnya feodalisme, nepotisme, otoriterisme, chauvinisme (fanatisme buta) kebangsaan, dan chauvinisme seksual.

Poin ketiga perubahan sosial dalam Islam Bil Hikmah ialah berangkat dari konsep umat yang dermawan, yaitu perintah menjadikan semangat kedermawanan sebagai suatu etika yang menjadi dasar sistem perekonomian. Islam begitu menganjurkan sedekah dan mewajibkan zakat kepada penganutnya, dan itu tak jarang menjadi sumber kritik karena dianggap hanya mengajarkan memberi (karitatif), bukan mengajarkan perubahan struktural. Tapi memang tujuan Islam bukan perubahan struktual, namun perubahan seluruh sistem. Bukan runtuhnya struktur (susunan masyarakat) yang lama yang dituju Islam, namun perubahan sistem secara keseluruhan yang menjamin lebih adil dan manusiawi. Itu bisa terjadi hanya jika semangat kedermawanan dalam ajaran Islam itu benar-benar merasuk dalam jiwa umat sehingga orang lebih senang memberi ketimbang meminta.

Poin yang keempat konsep perubahan sosial dalam Islam Bil Hikmah ialah berangkat dari konsep umat yang sederajat, yaitu perintah untuk menghargai kemanusiaan. Di hadapan Allah yang paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa, sementara tak ada orang yang boleh sombong mengaku sebagai orang yang bertakwa dan merasa lebih tinggi derajatnya dibanding manusia lainnya. Karena itu segala bentuk kesombongan atas dasar rasialisme (pembedaan warna kulit), status, kelas dan kesukuan, bahkan kesombongan atas dasar perbedaan agama, hendaknya ditinggalkan. Sebagai seorang muslim wajib bangga dengan keislamannya, tapi bukan menjadi sombong dengan keislamannya.

Poin yang kelima perubahan sosial dalam Islam Bil Hikmah ialah berangkat dari konsep umat yang beragam, yaitu perintah untuk menghargai pluralitas. Pengalaman sejarah Islam menunjukkan bahwa ke dalam dan ke luar umat Islam adalah plural. Ke dalam umat Islam di madinah setidaknya terdiri dari kaum Muhajirin dan Anshar. Keluar Islam, ada Yahudi. Penghargaan terhadap pluralitas sudah menjadi watak sejarah Islam, karena itu hidup dalam keragaman budaya, suku, dan ras, bahkan keragaman agama seperti di Indonesia bukan gejala baru bagi Islam. Penghargaan pada pluralitas dalam Islam Bil Hikmah ini bukan dengan mengusung pluralisme yang merupakan produk turunan kapitalisme sebagaimana agenda kaum liberal, namun ditandai dengan etos fastabiqul khoirot yang terwujud dalam usaha untuk membangun keunggulan agar bisa lebih memberi kemanfaatan bagi sesama manusia.

Berkaitan dengan ekonomi, gerakan Islam bil Hikmah dalam jangka panjang bisa mendorong proses demokratisasi ekonomi secara bertahap sebagaimana amanat konstitusi nasional. Proses demokratisasi politik tanpa adanya demokrasi ekonomi akan menciptakan kekuasaan politik yang dikendalikan para pemilik modal. Penguasa politik itu memang benar pilihan rakyat, namun sesungguhnya mereka di bawah kendali para pemilik modal yang mengongkosi organisasi politik penyokongnya. Adapun tulang punggung dari proses demokratisasi ekonomi ini tampaknya bukan Bank-Bank Syariah, namun pada koperasi-koperasi atau BMT yang banyak bersentuhan langsung dengan UKM dan masyarakat kelas menengah ke bawah. BTM (BMT versi Muhammadiyah) telah banyak tumbuh di seluruh penjuru nusantara merupakan modal dasar yang cukup besar maknanya dalam pelaksanaan agenda demokratisasi itu meskipun dengan tantangan yang sangat besar pula.

Dalam jangka pendek dan menengah gerakan sedekah dan zakat diarahkan menjadi gerakan penyantunan. Dalam Muhammadiyah gerakan penyantunan itu memiliki tiga bentuk. Penyantunan bentuk pertama bersifat karitatif, yang sekedar memberi. Penyantunan bentuk kedua berupa pendidikan, yaitu penguatan kapasitas sumber daya manusia. Adapun bentuk penyantunan yang ketiga berupa pemberdayaan yang kuncinya adalah penyadaran hak hidup dan berkembang sekelompok orang tidak boleh diambil oleh orang atau kelompok lain yang lebih berkuasa, baik kekuasan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga bentuk penyantunan tersebut berjalan seiring saling mengisi untuk membangun sistem yang semakin lama semakin adil dan manusiawi.

Berkaitan dengan budaya, gerakan Islam bil Hikmah memandang budaya berkaitan dengan perjalanan sejarah manusia menjawab tantangan zamannya. Cara pandang budaya tertentu yang selalu berorientasi masa lalu, yaitu dengan program utamanya adalah pelestarian budaya, tidak sejalan dengan pandangan Islam berkemajuan. Dalam Islam Bil Hikmah budaya masa lalu dipandang dengan bijak bahwa hal itu merupakan upaya manusia pada masa lalu dengan cipta rasa dan karsanya untuk menjawab tantangan di zamannya. Oleh karena itu gagasan utama Islam Bil Hikmah dalam konteks budaya adalah selalu berorientasi pada usaha untuk menjawab tantangan zaman berdasarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Dulu dan sampai sekarang pun masih sering terjadi ketegangan antara warga Muhammadiyah yang memiliki semangat Islam berkemajuan dengan para pelaku budaya lokal, terutama jika menyangkut persoalan TBC (taqlid, bid’ah dan khurofat). Padahal jika melihat persoalannya kadang essensi ketegangannya sudah bergeser. Ketika umat menghardik para perilaku budaya lokal yang mereka anggap bagian dari TBC, sementara tindakan budaya itu oleh pelakunya tidak dianggap sebagai ekspresi keyakinan namun lebih dilihat sebagai potensi pariwisata yang akan mendatangkan wisatawan dan uang. Yang demikian ini perlu jembatan berupa pemaknaan ulang  suatu budaya yang bisa menjembatani dua kepentingan tersebut.

Jika umat Islam terpenjara untuk merespon reproduksi budaya masa lalu maka ditakutkan mereka lupa memproduksi budaya sendiri untuk menjawab perkembangan zaman kini dan mengantisipasi zaman yang akan datang. Ketepenjaraan itu membuat umat Islam bersifat reaksioner dan dalam batas tertentu menjadi anti budaya. Umat yang reaksioner dan anti budaya sangat sulit untuk melahirkan budaya rahmatan lil ‘alamin. Ramai-ramai umat bergerak memprotes saat ada Lady Gaga datang ke Indonesia, tapi mereka seakan diam saja melihat jutaan anak muda tak lagi punya ikatan dengan akar budaya Islam karena memang tak ada yang serius menggarap produksi budaya Islami.

Hilangnya etos produksi budaya Islami mendatangkan ironi tersendiri. Saya pernah menemukan seorang aktivis Aisyiyah ketika menjelaskan Islam berkemajuan dia mengkritik habis-habisan tradisi masa lalu yang dianggap penuh TBC (Taqlid, bid’ah, dan khurofat). Di saat yang sama ia menghujat habis-habisan budaya modern yang menawarkan Sepilis (sekulresime, pluralisme, dan liberalisme). Sayangnya ia tak menawarkan apapun dari kritik-kritik pedasnya itu. Ini menjadi ironi karena dengan demikian umat sudah didorong melepaskan akar tradisinya dengan cara pandang yang ahistoris sementara mereka juga diminta untuk menolak tradisi baru yang datang kepadanya. Umat menjadi tidak merasa sebagai bagian dari dunia masa lalunya, juga tidak sepenuhnya menjadi bagian dari dunia masa kininya. Semua itu karena umat telah kehilangan etos produksi budaya Islami.

Semangat  produksi budaya Islami dalam Islam Bil Hikmah adalah menjadikan umat Islam sebagai manusia historis yang dia sadar ada di dunia kini dengan segala kebaikan dan keburukannya. Kehidupan Nabi Muhammad SAW pada puluhan abad yang lalu diambil hikmahnya sebagai sunnah untuk dikontekskan dalam kehidupan sekarang ini. Semangat itu lahir dari rasa syukur atas apa yang diberikan Allah berupa ketauladanan Nabi dan berupa kehidupan zaman kini yang penuh tantangan. Tanpa ada tantangan maka pemikiran dan budaya Islam tak akan berkembang.

Dari pengalaman untuk menyadarkan umat Islam bahwa apa yang mereka miliki adalah bagian dari khazanah kebudayaan modern tidaklah mudah. Menurut Kuntowijoyo (2001), untuk membuat umat “berbudaya modern” ternyata memerlukan waktu. Program itu akan tercapai kalau para ulama, dai, penceramah, guru, dan organisator mau mempropagandakan kebudayaan modern, diantaranya dengan menyebut nama, karya, atau mengutip kata-kata para penyair kontemporer. Itu mempunyai efek jauh, karena akan memberi legitimasi agama atas kebudayaan. Tentu saja, baik umat maupun budayawan akan beruntung, misalnya ada ulama yang pandai menghafalkan puisi Sutardji Calzoum Bachri atau Cerpen-cerpen Danarto.

Kehadiran LSBO (Lembaga Seni Budaya dan Olahraga) di Muhammadiyah menjadi bukti bahwa sesungguhnya Muhammadiyah peduli pada persoalan budaya. Perhatian Muhammadiyah pada kebudayaan modern, kebudayaan nasional, dan kebudayaan tradisional, tampak pada berbagai acara milad dan songsong Muktamar. Di berbagai daerah, dan juga sekolah-sekolah Muhammadiyah, sudah banyak agenda-agenda budaya yang memberi kontribusi bagi produksi budaya Islami. Hanya perlu dorongan lebih kuat lagi agar agenda-agenda budaya yang dilakukan benar-benar memberi kontribusi yang besar pada terbentuknya budaya yang Islami. Dorongan kuat itu berupa perluasan visi budaya sehingga meliputi semua produk budaya, seperti musik, tari, film, teater, dan sebagainya.

2. Sifat Konkrit Ajaran Islam

Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin harus bisa menawarkan Islam yang konkrit, yaitu Islam yang bisa memberi solusi atas berbagai problematika kemanusiaan saat ini. Semangat “Khoirunnaas anfa-uhum linnaas (sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat bagi manusia lainnya)” yang disampaikan Rasulullah beberapa abad lalu merupakan inti dari ajaran Islam yang konkrit ini. Umat Islam tidak akan pernah menjadi manusia terbaik, jika tidak mampu memberi manfaat bagi manusia lainnya di kehidupan nyata ini.

Tentu saja sangat disadari bahwa ketika Islam menjadi sesuatu yang konkrit maka ia tidak lagi sekedar rumusan-rumusan perintah dan larangan, tetapi terlibat dalam problematika kemanusiaan. Salah satu resiko dalam keterlibatan itu adalah bahwa ada suatu kondisi dimana tak bisa dihindari suatu saat kaum muslimin harus berpihak dalam keterlibatan itu. Ini tentu saja resiko, tapi bukankah Islam selalu mengajarkan untuk berpihak pada yang benar? Ketakutan pada keterlibatan ini seharusnya tidak perlu menghambat tampilnya ajaran Islam yang konkrit, tapi justru sesungguhnya bisa memacu pemberdayaan diri dalam hal-hal teknis keterlibatan agar bisa menghasilkan keterlibatan yang positif dan produktif.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memberikan contoh bagaimana Islam yang konkrit ini dilakukan dengan melakukan judicial review terhadap berbagai Undang-Undang yang merugikan masyarakat banyak. Dalam hal itu ajaran Islam diwujudkan dalam usaha melindungi kepentingan masyarakat banyak dari perampokan besar-besaran yang dilakukan oleh mafia internasional dengan melibatkan legislator dan birokrat dalam negeri. Tentu keterlibatan model demikian ini juga mengandung resiko, yang paling sederhana adalah hilangnya jatah jabatan menteri bagi Muhammadiyah.

Di PDM Kota Yogyakarta usaha untuk mewujudkan Islam yang konkrit ini beberapa kali dilakukan. Salah satu contohnya adalah dengan melahirkan Sekolah Kaum Pinggiran  yang merupakan kerjasama antara Majelis Tabligh, Majelis Pemberdayaan Masyarakat serta Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Obyek garap awalnya adalah warga binaan Lapas Wirogunan yang dijadikan pilot project Sekolah Kaum Pinggiran  tersebut. Harapannya apa yang dilakukan di Lapas Wirogunan tersebut bisa dipraktikkan dalam pembinaan komunitas pinggiran lain baik di tingkat daerah, cabang, maupun ranting. Sayangnya, kegiatan tersebut kurang berjalan dengan baik dan pada akhirnya berhenti begitu saja.

Kegiatan di PDM sebagai perwujudan Islam konkrit yang masih terus berjalan dan dapat diharapkan berkembang lebih lanjut adalah pembentukan Satgas Muda Anti Korupsi Kota Yogyakarta. Kegiatan yang melibatkan banyak Angkatan Muda Muhammadiyah ini merupakan usaha untuk memberi solusi bagi semakin parahnya problematika korupsi yang ada di negeri ini. Beberapa aksi nyata telah mereka lakukan, seperti pendidikan anti korupsi kepada masyarakat, pengawalan terhadap produk peraturan pemerintah (Perda), serta pembuatan jaringan anti korupsi di dalam maupun di luar persyarikatan Muhammadiyah. Harapannya ke depan semakin banyak bermunculan berbagai bentuk Islam yang konkrit di Muhammadiyah.

Kegiatan di PDM sebagai perwujudan Islam konkrit yang masih terus berjalan dan dapat diharapkan berkembang lebih lanjut adalah pembentukan Satgas Muda Anti Korupsi Kota Yogyakarta
Kegiatan di PDM sebagai perwujudan Islam konkrit yang masih terus berjalan dan dapat diharapkan berkembang lebih lanjut adalah pembentukan Satgas Muda Anti Korupsi Kota Yogyakarta (Sumber gambar : Instagram Satdatikor Kota Yogyakarta)

Artikel ini pernah dimuat di Rubrik Siyasah Majalah Mentari Bulan 6 Tahun 2015, dimuat kembali untuk tujuan dakwah

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Artikel Terbaru

Komitmen

Apakah berorganisasi perlu komitmen? Tentu. Dengan adanya komitmen, organisasi akan selalu terjaga dari marwahnya. Bahkan dengan komitmen antara pimpinan...

Bahasa Komunikasi Dakwah (Guyon Ning Maton)

Dakwah merupakan titah agama untuk setiap pemeluknya dijalankan  secara perorangan maupun lembaga. Dakwah merupakan misi utama dari setiap nabi dan...

Inilah Visi (Kader)

Suatu hari ada tugas mata pelajaran Kemuhammadiyahan untuk siswa siswi kelas 9. Mata pelajaran yang saya ampu di...

Menanamkan Percaya Diri Pada Anak

Percaya diri merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan. Tanpa percaya diri, seseorang akan mengalami berbagai masalah termasuk...

Akreditasi Organisasi

Beberapa bulan terakhir ini, sekolah di lingkungan Kota Yogyakarta disibukkan dengan akreditasi. Sekolah negeri maupun swasta, tak terkecuali sekolah...

Artikel Terkait