Hak Prerogatif dalam Sistem Kolegial

Belum diketahui dengan pasti sejak kapan Muhammadiyah mulai menganut kepemimpinan sistem kolegial. Dari alur sejarah yang bisa dideteksi, KHA Dahlan sendiri dalam menggerakkan Muhammadiyah selalu bersama-sama. Artinya beliau tidak pernah mentasbihkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang hanya memerintah. Beliau terjun langsung bersama-sama dengan sahabat dan muridnya. Barangkali inilah tipe kepemimpinan yang terus dipertahanankan hingga sekarang, yaitu mengembangkan kepemimpinan kolektif kolegial. Sistem ini bukan bertumpu pada kepemimpinan personal. Model kepemimpinan yang seperti inilah, yang menjadikan Muhammadiyah menjelma menjadi organisasi Islam yang besar  dan mampu bertahan hingga satu abad lama.

Kolektif koligial dapat dipersepsikan sebagai suatu kebijakan atau kegiatan dalam menjalankan proses organisasi. Kebijakan yang diambil melalui kebersamaan seluruh pengurus dan anggota harus terlibat. Kolektif artinya bersama-sama. Kolegial mempunyai arti akrab sebagaimana layaknya teman sejawat. Koligial mensyaratkan keadaan kebersamaan. Melakukan kerja secara kolektif atau koligial diperlukan noat hati yang tulus untuk bersama-sama tanpa dihalangi oleh sentimen tertentu.

Keputusan memakai sistim kolektif koligial hendaknya sudah harus dirumuskan sedari awal, agar tidak timbul persaingan antar pimpinan hanya karena beda persepsi dalam memutuskan suatu perkara.

Bisa jadi Surat Al-Hujurat ayat ke-10, yang menginspirasi Muhammadiyah memakai system koligial. “Orang-orang beriman sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaiki hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Dalam menjalankan organisasi, Muhammadiyah memakai birokrasi yaitu dengan melaksanakan dengan prinsip-prinsip organisasi kelembagaan yang bersifat resmi. Sehingga, secara kelembagaan organisasi Muhammadiyah maju pesat. Secara kebetulan pemerintah Indonesia juga menggerakkan negara dengan mesin birokrasi.

Salah satu perangkat dalam organisasi adalah birokrasi. Birokrasi diciptakan agar organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sangat kontras apabila menciptakan mesin birokrasi, tetapi organisasinya berjalan terseok-seok. Perlu analisa yang lebih mendalam, manakala organisasi dengan memakai birokrasi tetapi hasilnya tidak menggembirakan.

Sudut kerugian bila memakai system kolegial adalah perlu waktu lama dalam pengambilan keputusan. Tidak bisa dihindari bahwa sistim kolegial mengharuskan “keputusan” harus dilakukan secara bersama-sama. Karena keputusan merupakan bagian penting dari sebuah organisasi dalam mengeksekusi suatu masalah. Ketika sebuah masalah harus diputuskan, nilai sahnya bukan berasal dari argument seseorang. Keputusan ini harus datang dari mufakat. Seorang ketua tidak berhak memutuskan seorang diri. Sehingga nilai sahnya keputusan harus menunggu kata mufakat. Karena argument yang muncul datang dari berbagai macam individu yang tergabung dalam pimpinan. Inilah yang menjadikan organisasi agak lambat dalam mengantisipasi sebuah masalah.

Disisi lain, dengan birokrasi ada ruang yang hilang. Kreatifitas terbelenggu karena pimpinan melaksanakan organisasi sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan. Inovasi individu jadi terkurung dalam kerangkeng birokrasi. Pemikiran yang cemerlang belum tentu menjadi pilihan terbaik. Karena setiap indivu dalam kepemimpinan punya hak yang sama. Dalam beberapa kesempatan bahkan subyektifitas individu muncul.

Komunikasi organisasi dalam pimpinan turut menyumbang terhambatnya laju Muhammadiyah. Pimpinan muncul dari latar belakang yang beraneka ragam. Sering komunikasi terhambat karena dalam menyelesaikan masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ketimpangan komunikasi bisa saja dijembatani dengan memprioritaskan masalah. Namun tugas berat terutama sekretaris. Kehandalan sekretaris bukan diuji pada sejauh mana tingkat pengetahuan keagamaan, kemuhammadiyahan dan kenegaraan, namun punyakah sekretaris luang waktu yang cukup?

Apakah manajemen organisasi Muhammadiyah akan terus seperti ini? Menerima dengan takzim dilemma yang seakan telah mengerak dalam tubuh Muhammadiyah. Adakah celah sedikit saja untuk menerima system lain yang bisa  masuk dalam Muhammadiyah, agar tidak terkesan lari ditempat.

Memberi kewenangan penuh kepada seorang ketua untuk mengeksekusi masalah yang terjadi di jenjang pimpinan. Kewenangan ini diberikan bukan karena terdesaknya waktu, tapi lebih karena dinamika di luar organisasi yang menuntut agar dibuat keputusan dengan segera. Disamping itu, untuk menghindari penyamaan persepsi di kalangan pimpinan yang kadang kala justru menyimpang dari kontek masalah. Hak istimewa yang diberikan kepada ketua bukan mengatas namakan personal, tetapi kembali kepada struktur dan job diskription yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Secara hukum hak prerogatif merupakan hak khusus atau hak istimewa yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa untuk mengambil keputusan dalam menjalankan roda pemerintahan meskipun berada di luar koridor undang-undang. John Locke (1689) berpendapat bahwa hak prerogratif merupakan kekuasaan tanpa memastikan ketentuan hukum, kadang-kadang bahkan melawan hukum menurut keputusan sendiri untuk kebaikan publik.

Dari rumusan di atas sangat memungkinkan Muhammadiyah mengadopsi sistim hak prerogatif. Karena Muhammadiyah sudah terlanjur menjadi milik masyarakat. Sementara dinamika yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan semakin meningkat grafik aktifitasnya.

Peristiwa demi peristiwa silih berganti menyelimuti kehidupan bermasyarakat  di Negara kita. Sebuah tragedi kadang luput dari prediksi, yang membawa dampak berkepanjangan. ongkos sosialnya terbilang amat mahal dan tak tergantikan dengan gemerincing rupiah. Dengan alur peristiwa yang semakin meningkat kedinamisannya, Muhammadiyah sebagai salah satu elemen yang mengusung amar makruf nahi mungkar wajib untuk berperan dalam mengembalikan masyarakat sebagai rahmatan lil ‘alamin.

Kehidupan sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang semakin intens naik, Muhammadiyah harus menyambut dengan manajemen yang tidak usang. Tata kelola organisasi yang mengandalkan pada timwork yang kecil namun berdaya guna. Pemberian hak-hak istimewa diberikan pada seseorang atau kelompok kecil untuk melakukan manuver demi menjawab tantangan jaman, dengan tidak meninggalkan jati diri Muhammadiyah.

Keputusan memakai sistim kolektif koligial hendaknya sudah harus dirumuskan sedari awal
Keputusan memakai sistim kolektif koligial hendaknya sudah harus dirumuskan sedari awal

 SUMBER  Artikel ini pernah dimuat di Rubrik Manajemen Majalah Mentari Bulan 11 Tahun 2014, dimuat kembali untuk tujuan dakwah

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Artikel Terbaru

Komitmen

Apakah berorganisasi perlu komitmen? Tentu. Dengan adanya komitmen, organisasi akan selalu terjaga dari marwahnya. Bahkan dengan komitmen antara pimpinan...

Bahasa Komunikasi Dakwah (Guyon Ning Maton)

Dakwah merupakan titah agama untuk setiap pemeluknya dijalankan  secara perorangan maupun lembaga. Dakwah merupakan misi utama dari setiap nabi dan...

Inilah Visi (Kader)

Suatu hari ada tugas mata pelajaran Kemuhammadiyahan untuk siswa siswi kelas 9. Mata pelajaran yang saya ampu di...

Menanamkan Percaya Diri Pada Anak

Percaya diri merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan. Tanpa percaya diri, seseorang akan mengalami berbagai masalah termasuk...

Akreditasi Organisasi

Beberapa bulan terakhir ini, sekolah di lingkungan Kota Yogyakarta disibukkan dengan akreditasi. Sekolah negeri maupun swasta, tak terkecuali sekolah...

Artikel Terkait