Aborsi Atas Nama Hak Asasi Manusia

Gambar Aborsi Atas Nama Hak Asasi Manusia
Ahmad Ahid Mudayana, S.KM, M.PH.
Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta

Beberapa waktu yang lalu ramai diperdebatkan tentang munculnya legalitas aborsi terutama aborsi akibat pemerkosaan. Aturan tersebut tertuang dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pasal 31 menyebutkan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat korban pemerkosaan. Jika aborsi dilakukan dengan alasan kedarutan medis sudah sangat jelas sekali karena berkaitan dengan keselamatan ibu hamil. Jika aborsi tidak dilakukan maka dapat mengancam jiwa ibu hamil tersebut sehingga aborsi harus dilakukan. Bagaimana kemudian jika aborsi dilakukan dengan alasan akibat korban pemerkosaan. Untuk melakukan identifikasi bahwa perempuan tersebut merupakan korban pemerkosaan bukanlah suatu hal yang mudah. Butuh proses yang cukup lama untuk membuktikan kalau perempuan tersebut memang benar menjadi korban pemerkosaan karena harus ada bukti dari hasil penyelidikan pihak kepolisian.

Selain itu, terbatasnya waktu menjadikan proses pembuktian akan semakin sulit. Hal ini juga dikarenakan adanya pasal yang mengatur bahwa aborsi akibat pemerkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Dasar ini juga menjadi perdebatan karena tidak dijelaskan lebih terperinci lagi kenapa usia kehamilan dibatasi, apakah ini berkaitan dengan medis atau alasan yang lain. Keberadaan aturan ini justru akan menimbulkan polemik dikalangan profesi kesehatan maupun penegak hukum.

Di perbolehkannya aborsi akibat pemerkosaan bisa saja menjadi celah hukum bagi para penjahat korban pemerkosaan untuk lari dari tanggung jawab. Dan bisa saja menjadikan peluang untuk meningkatnya kasus pemerkosaan karena adanya pasal tersebut. Atau bahkan akan muncul laporan-laporan palsu sebagai korban pemerkosaan dengan alasan agar bisa melakukan aborsi secara legal. Tentu hal ini akan sulit untuk dilakukan dengan berbagai faktor yang menjadi kendala. Perlu ada kejelasan didalam pasal tersebut berkaitan dengan waktu usia kehamilan. Agar hal ini tidak dijadikan sebagai alasan untuk disetujuinya aborsi tersebut. Pihak kepolisian juga pasti dituntut  secara ekstra untuk segera menyelesaikan kasus tersebut karena ada batasan waktu yang harus ditaati.

Secara medis sudah pasti akan menjadi perdebatan yang panjang karena aturan ini masih dirasa janggal menurut aturan medis. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia juga dengan tegas menolak aturan diperbolehkannya aturan aborsi akibat korban pemerkosaan. Hal ini memang cukup beralasan dikarenakan aturan tersebut melanggar kode etik kedokteran. Tenaga medis didalam kode etiknya disebutkan harus senantiasa berkewajiban untuk melindungi hidup makhluk insani serta memperhatikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Maka dari itu tidak alasan yang bisa dibenarkan untuk menerima aturan tersebut.

Adanya peraturan diperbolehkannya aborsi akibat korban pemerkosaan seharusnya tidak dipandang dari satu sisi saja. Alasan karena rasa belas kasih seandainya anak tersebut lahir kemudian tidak diakui serta tidak diasuh secara baik oleh ibu yang melahirkan atau keluarga tidak bisa dibenarkan. Terlebih alasan karena menegakkan hak asasi manusi karena itu menjadi hak perempuan tersebut. Sejatinya bayi yang ada didalam kandungan juga memiliki hak untuk tetap hidup dalam kondisi apapun. Bayi yang ada didalam kandungan tidak sepantasnya dikorbankan dengan alasan kondisi psikologis si ibu tersebut jika bayi tersebut dilahirkan.

Ada upaya preventif yang harus dikedepankan untuk mengatasi persoalan ini. Mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan itu tentu lebih baik dibandingkan dengan membiarkan perempuan mengalami kejahatan seksual. Derajat perempuan harus ditempatkan pada derajat tertinggi serta harus mendapatkan perlindungan hukum. Sanksi hukum yang berat bagi setiap pelaku tindak kejahatan seksual harus diberlakukan. Pendidikan seksual sejak dari dini juga bisa dilakukan sebagai upaya mencegah diri dari kejahatan seksual. Selain itu, berhati-hati didalam pergaulan bisa menjadi langkah efektif untuk menghindarkan diri dari kejahatan tersebut. Upaya promotif dan preventif harus dilakukan lebih dahulu dibanding upaya kuratif (aborsi). Efek domino yang dihasilkan dari tindak kejahatan seksual sangat banyak sehingga diperlukan upaya pencegahan agar kasus kejahatan seksual seperti pemerkosaan bisa diminimalkan. Apabila ini bisa dicegah dengan baik tentu tidak akan diperlukan aturan untuk melegalkan aborsi akibat korban pemerkosaan.

Di perbolehkannya aborsi akibat pemerkosaan bisa saja menjadi celah hukum bagi para penjahat korban pemerkosaan untuk lari dari tanggung jawab
Diperbolehkannya aborsi akibat pemerkosaan bisa saja menjadi celah hukum bagi para penjahat korban pemerkosaan untuk lari dari tanggung jawab (Sumber gambar : klik disini)

Artikel ini pernah dimuat di Rubrik Kesehatan Majalah Mentari Bulan 12 Tahun 2014, dimuat kembali untuk tujuan dakwah

UPDATE

Komitmen

Apakah berorganisasi perlu komitmen? Tentu. Dengan adanya komitmen, organisasi akan selalu terjaga dari marwahnya. Bahkan dengan komitmen antara pimpinan...

Bahasa Komunikasi Dakwah (Guyon Ning Maton)

Dakwah merupakan titah agama untuk setiap pemeluknya dijalankan  secara perorangan maupun lembaga. Dakwah merupakan misi utama dari setiap nabi dan...

Inilah Visi (Kader)

Suatu hari ada tugas mata pelajaran Kemuhammadiyahan untuk siswa siswi kelas 9. Mata pelajaran yang saya ampu di...

Menanamkan Percaya Diri Pada Anak

Percaya diri merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan. Tanpa percaya diri, seseorang akan mengalami berbagai masalah termasuk...

Akreditasi Organisasi

Beberapa bulan terakhir ini, sekolah di lingkungan Kota Yogyakarta disibukkan dengan akreditasi. Sekolah negeri maupun swasta, tak terkecuali sekolah...